Jakarta, INDONEWS.ID - Program Kartu Prakerja lahir dan hadir untuk menjawab tantangan dalam penyiapan dan peningkatan angkatan kerja Indonesia yang berkualitas secara masif dan inklusif.
Hal tersebut membutuhkan dukungan seluruh stakeholders agar program ini dapat berjalan sesuai target Pemerintah dengan tata kelola yang terjaga dengan baik dan akuntabel.
“Saya mengapresiasi Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai upaya terus menjaga dan meningkatkan tata kelola Program Kartu Prakerja. Ekosistemnya ternyata sangat besar, lembaga pelatihannya yang hadir hari ini saja berasal dari seluruh pulau di Indonesia, misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain,” kata
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara “Kolaborasi
Penguatan Tata Kelola Program Kartu Prakerja” di Jakarta, Selasa (23/01).
Jumlah angkatan kerja Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 147 juta orang harus mampu
menyiapkan diri atas perubahan cepat yang terjadi di dunia kerja. Dengan tuntutan skill yang semakin meningkat dan kemajuan pesat dunia teknologi menjadikan angkatan kerja harus mampu beradaptasi, berdaya tahan tinggi, dan terus bertumbuh.
Untuk mampu meningkatkan produktivitas kerja dibutuhkan upskilling dan reskilling baik bagi
yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Guna mewujudkan hal itu, dibutuhkan program pelatihan berskala jutaan orang per tahunnya yang juga menjadi penting untuk
memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
“Program ini dapat mendorong peningkatan skill jutaan orang per tahunnya, karena tidak ada
satu pun perguruan tinggi lainnya yang bisa, hanya Kartu Prakerja yang bisa. Untuk pekerjaan
rumah ke depan, kita mau pelatihan yang lebih tinggi lagi, jadi harus membuka akses ke luar
negeri juga. Sehingga, semua kalangan masyarakat bisa punya akses belajar dan pelatihan ke
luar negeri juga, tidak hanya didominasi dari keluarga kelas atas saja yang bisa,” ujar Menko
Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Cipta Kerja.
Program Prakerja mampu dengan cepat menyesuaikan perubahan karena komunikasi antara
sisi kebijakan dan implementasi yang cukup intensif. Inovasi Prakerja ini telah berhasil dengan
baik, sehingga mendapatkan pujian dari ADB, Bank Dunia, dan badan-badan PBB. “Prakerja
terbukti mampu beradaptasi, inklusif, dan bisa memberikan hasil efisien. Akan tetapi, apresiasi
dari berbagai lembaga internasional itu jangan sampai membuat kita terlena, tapi itu harus
mendorong kita melakukan inovasi tambahan,” jelas Menko Airlangga
Dalam Program Prakerja terdapat berbagai macam pelatihan digital, mulai dari bahasa
pemrograman, analisis data, hingga ethical hacking. Juga terdapat pelatihan pengoperasian alat
berat seperti truk, bus, excavator maupun bulldozer yang berguna untuk merespons geliat sektor
pertambangan, perkebunan, konstruksi, serta logistik dan transportasi.
Disamping pelatihan-pelatihan seperti administrasi perkantoran, penjualan dan pemasaran,
gaya hidup, desain grafis, serta soft skills, Program Prakerja juga memiliki pelatihan green skills
seperti sustainability reporting, carbon accounting, modifikasi sepeda motor menjadi motor
listrik, pupuk ramah lingkungan, dan lainnya.
“Mari kita terus bangun dan dukung Prakerja dengan menjaga compliance dan menerapkan tata
kelola yang baik di institusi masing-masing. Kita juga bangga karena punya sistem yang efisien
dan berjalan 24/7, jadi ini sebuah pelayanan publik yang berbeda. Sebenarnya target
Pemerintah sampai akhir 2024 yakni diperkirakan mencapai sekitar 19 juta orang dapat
mengikuti pelatihan dari Kartu Prakerja. Sampai saat ini, semua lembaga pendidikan yang
bekerja sama dengan Prakerja juga sudah terbayar, maka Prakerja ini akan jadi program yang
menjadi contoh e-government yang sukses ke depannya,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini di antaranya yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI
Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso
yang juga merupakan Sekretaris Komite Cipta Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Moh. Rudy Salahuddin yang juga
merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja, Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Juru
Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Eksekutif beserta Jajaran
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, sejumlah Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan
Tim Ahli Asesmen dan Tim Ahli Pemantauan dari berbagai universitas, serta Pimpinan dari 6
Platform Digital, 6 Mitra Pembayaran, 244 Lembaga Pelatihan dan perwakilan dari KADIN dan
APINDO sebagai verifikator pelatihan.