Jakarta, INDONEWS.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4).
Dengan keputusan itu, KPU mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan 96.214.691 suara sah dari total 164.270.475 suara sah.
Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar, mengatakan bahwa keputusan MK ini tidak hanya menegaskan legitimasi pemerintahan baru, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam urusan sumber daya laut dan wilayah maritim.
“Kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 turut memperkuat legitimasi pemerintahan baru. Dukungan suara mayoritas yang mereka peroleh memberikan dasar legitimasi yang esensial untuk mengambil langkah-langkah diplomatis dalam menangani isu-isu maritim yang kompleks, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis laut,” ujar Hakeng, di Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Lebih kanjut Hakeng menjelaskan bahwa peran pemerintah yang baru bisa melanjutkan peran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang punya visi Poros Maritim Dunia. Fokus utamanya adalah pengembangan ekonomi berbasis maritim dan peningkatan konektivitas antarpulau.
“Maka kepemimpinan selanjutnya oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa diharapkan dapat melanjutkan inisiatif ini, dengan mengembangkan ekonomi berbasis laut dan memperkuat konektivitas antarpulau,” jelas Hakeng yang juga merupakan Ketua Bidang Penataan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik.
Dia mengatakan, dengan menjadi negara terluas ke-14 dan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memegang posisi khas yang memberikan keleluasaan geografis dan politik untuk berperan kunci dalam dunia maritim.
Dia juga mengatakan, kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan dukungan suara mayoritas tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan baru, tetapi juga memberikan legitimasi yang kuat untuk mengambil langkah-langkah diplomatis dalam menangani isu-isu maritim yang kompleks.
Di sisi lain, Hakeng berharap agar pemerintahan baru senantiasa berupaya untuk memajukan masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan potensi maritim yang dimiliki. Lantaran meskipun memiliki potensi besar sebagai negara kepulauan, manfaat dari sumber daya dan keunggulan maritim belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran harus berkomitmen untuk menindaklanjuti hal ini dengan mengambil langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi maritim Indonesia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata oleh seluruh masyarakat,” imbuh Hakeng.
Dia menambahkan pula bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam memperkuat potensi maritim Indonesia. “Dengan meningkatkan konektivitas antarpulau dan mengembangkan pelabuhan serta fasilitas maritim lainnya, pemerintah dapat membuka lebih banyak peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor maritim,” jelas Hakeng.
Hakeng menambahkan bahwa perlindungan lingkungan laut juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan potensi maritim.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga keberlanjutan ekonomi berbasis laut dapat terwujud,” pungkas Hakeng. ***