Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia pada hari ini, Senin (27/5/2024) di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, berbagai persiapan telah dimatangkan, termasuk koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga terkait percepatan Layanan Digital Prioritas Terpadu.

"Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech,” ujar Anas di Jakarta, Minggu (26/05).

Anas mengatakan, semangat keterpaduan harus menjadi cara-cara baru yang meninggalkan budaya satu inovasi satu aplikasi, yang mengakibatkan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.

Banyaknya aplikasi ini pada akhirnya menjadi sulit diinteroperabilitaskan untuk menjadi lebih sederhana dan berguna dalam melayani masyarakat.

“Sehingga GovTech yang akan diluncurkan Bapak Presiden besok ini (Senin) bukan aplikasi atau platform, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan karena selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat harus mengunduh banyak aplaplikasi,” jelas Anas.

Terkait peluncuran GovTech Indonesia, Menteri Anas mengatakan peluncuran GovTech Indonesia menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.

“Tugas GovTech Indonesia melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi SPBE Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital. Tim lintas kementerian/lembaga mewujudkan sejarah baru, dimana untuk pertama kalinya Indonesia akan punya layanan digital terpadu, salah satunya dengan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,” ujar Anas.

Pada tahap pertama, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.

Disampaikan melalui integrasi ini, nantinya, publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

“Selama ini, bila ingin mengakses layanan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi-mengunggah berbagai dokumen. Mau mengakses layanan B, harus unduh aplikasi B dan unggah lagi berbagai dokumen. Semua proses berulang dan membuat warga kesulitan, padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Arahan Presiden, semua harus ringkas. GovTech akan mengintegrasikan itu semua,” papar Anas.

Lebih lanjut dikatakan bahwa di sejumlah negara maju, layanan digital terpadu sudah dijalankan dengan baik dari yang sebelumnya ribuan aplikasi menjadi satu sistem terintegrasi. Dengan sistem single sign-on, warga tidak harus mengunggah beragam dokumen berulang-ulang serta tidak harus mengunduh ribuan aplikasi. ***