Jakarta, INDONEWS.ID--Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menempati posisi sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam Kabinet Merah Putih.

Namun, ketidakhadiran Seskab Mayor Teddy saat pelantikan oleh Presiden Prabowo mendapat sorotan publik.

Terkait sorotan perihal Seskab Mayor Teddy, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan penjelasan.

Hasan mengatakan, ketidakhadiran Mayor Teddy bisa jadi karena Seskab tidak setingkat menteri.

"Kemungkinan besar sekretaris kabinet kan ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara nanti," Jelas Hasan Nasbi di Istana Merdeka, Jakarta.

Hasan menegaskan bahwa posisi tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung tugas pengambilan kebijakan presiden itu berada di bawah Kemensetneg.

Lalu terkait, apakah Teddy dapat menjabat sebagai sekretaris kabinet tanpa harus pensiun dari TNI, Hasan mengaku perlu mendalami lebih lanjut situasi itu.

"Saya belum dalami. Besok saya bisa jawab, nanti bisa jawab. Karena baru dilantik, belum dapat arahan Presiden," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa Mayor Teddy tidak perlu keluar atau pensiun dini dari TNI.

Sebab, lanjut Dasco, jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) yang diemban Mayor Teddy saat ini tidak setingkat menteri.

Lagi pula, lanjut Dasco, Presiden Prabowo telah mengubah nomenklatur pejabatnya sehingga Seskab kini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Jadi, jabatan Mayor Teddy sama seperti jabatan-jabatan lainnya yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri.

"Dengan perubahan nomenklatur ini, dapat diisi oleh saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri," katanya.

Diketahui, Mayor Teddy seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat (AD) yang yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Seskab pada Minggu (20/10) malam.

Namun, saat pelantikan Mayor Teddy tidak ikut bersama menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/10) pukul 10.00 WIB hari ini.

Presiden Prabowo melantik total 48 menteri, dan lima kepala lembaga, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.