Jakarta, INDONEWS.ID--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan, kementerian yang dipimpinnya memiliki peran penting dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Tidak hanya itu, lanjut Rini, KemenPANRB juga memiliki peran dalam penguatan reformasi, politik, hukum, dan birokrasi.

"Dalam konteks ini, Kementerian PANRB memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia, serta pengisian jabatan ASN di Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan efektif,” kata Rini.

MenPANRB menyampaikan itu kepada media usai mengikuti rapat paripurna pertama Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo, di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam rapat tersebut Presiden Prabowo menekankan beberapa hal, salah satunya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan pentingnya perbaikan birokrasi untuk bisa lebih memudahkan masyarakat.

Menurut Prabowo, sebagian kalangan memandang birokrasi pemerintah sering dianggap mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat.

Oleh karenanya Prabowo meminta untuk setiap menteri dapat melakukan perbaikan, tidak terkecuali dengan mengganti pejabat yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi yang membawa kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga, Presiden RI ke-8 ini juga meminta para menteri dapat memastikan berjalannya program-program yang telah ditetapkan.

Rini Widyantini menyampaikan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan sebelumnya akan terus dilanjutkan.

Tentunya harus sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran, yang terangkum dalam 8 misi yakni Asta Cita.

Perbaikan birokrasi pun terus dilakukan salah satunya melalui penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).

Ini akan  menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome). 

"Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin para Menterinya dapat bekerja untuk rakyat secara efisien dan terukur," pungkasnya.