Presiden Prabowo Perintahkan Penegakan Hukum di Bandara IMIP Morowali

Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu terkait aktivitas di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Bahlil menegaskan, jika ditemukan adanya dugaan aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut, pemerintah akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di sekitar kawasan Bandara IMIP.

Di sisi lain, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menurunkan tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP. Namun Bahlil menyatakan dirinya tidak mengikuti langsung kegiatan tersebut.

Saat ditanya lebih jauh mengenai kegiatan pertambangan nikel di wilayah itu, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM berwenang pada aspek pertambangan dan rekomendasi hilirisasi nikel, bukan pada pengamanan objek bandara.

"Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.

Kepastian ini disampaikan untuk merespons polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan sejumlah personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional bandara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.