Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan mengirim dua juta warga Gaza korban perang ke Indonesia. 

Laporan itu diungkap media NBC dari tim transisi pemerintahan Trump. Mereka menginginkan pengiriman warga Gaza dilakukan saat pemulihan pasca perang berlangsung. Laporan mengenai rencana Trump itu menjadi tajuk pemberitaan sejumlah media Israel seperti Times of Israel hingga Jerusalem Post.

Terkait rumors tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI buka suara. Jubir Kemlu RI Rolliansyah Soemirat membantah 2 juta warga Gaza akan ditampung di Indonesia.

Dikatakannya, bahwa pihaknya juga tidak pernah mendapat informasi apapun terkait relokasi warga Gaza ke Indonesia.

Menanggapi ulah Trump dalam berwacana tersebut, Pengamat Politik Praktis sekaligus  Ketua Umum Partai Rakyat Jakarta H.Elang Wijaya Galang Ramadani SE.MM menjelaskan  beberapa dampak ataupun impak yang mungkin akan terjadi, salah satunya adalah dampak sosial. " kebutuhan  bantuan kemanusiaan ini akan sangat perlu di sikapi oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah seperti  diberikannya beberapa bantuan seperti makanan, air, tempat tinggal dan peralatan medis," jelas H.Elang Wijaya Galang Ramadani saat dimintai pendapatnya melalui pesan singkatnya, Kamis ( 22/1/2025)

" Warga Gaza korban perang mungkin mengalami beberapa kesulitan dalam berintegrasi dengan masyarakat lokal ,terutama jika mereka memiliki latar belakang Budaya dan bahasa yang berbeda," sambungnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, perlu adanya dukungan psikologis, dimana para  korban perang Gaza mungkin membutuhkan dukungan psikologis 
untuk mengatasi trauma dan stres yang mereka alami akibat menjadi korban perang berjangka panjang.

Pendiri Partai Rakyat Jakarta ini juga menyoroti adanya dampak ekonomi, seperti biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya peralatan medis. Lalu adanya dampak pada ekonomi lokal dengan kedatangannya warga Gaza korban perang.

Politikus seorang pengusaha ini juga menambahkan, secara tidak langsung  juga akan berimbas kepada lapangan pekerjaan." Menciptakan peluang lapangan kerja terutama dalam sektor jasa dan perdagangan," imbuhnya.

Untuk dampak politik, H Elang menilai perlu diambilnya sebuah kebijakan yang jelas yang sangat dibutuhkan.

" Pemerintah Indonesia harus memiliki kebijakan yang jelas dan efektif untuk menangani kedatangan warga Gaza korban perang. Lalu dampak pada hubungan deplomatik antar Indonesia dan negara negara lain,terutama Israel dan Palestina.

Untuk meningkatkannya peluang peran Indonesia dalam konflik Timur tengah, disisi lain kedatangan warga Gaza korban perang juga dapat menciptakan peluang untuk meningkatnya peran Indonesia dalam konflik Timur Tengah dan yang lainnya.

Ditambahkannya, berbicara sebuah budaya, pemahaman kebudayaan warga Gaza korban perang mungkin memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia atau masyarakat lokal, sehingga perlu adanya pemahaman budaya yang lebih baik.

Namun demikian, kata H Elang, dari segi kemanusiaan, kehadirannya warga Gaza korban perang di Indonesia itu bisa bernilai atau memiliki dampak positif dan negatif nya, Dampak positifnya adalah : pengungsi warga Gaza korban perang dapat merasakan aman karena masyarakat 
Indonesia ada hubungan baik dengan warga Gaza dan masyarakat Indonesia dapat memberikan tempat yang aman bagi warga Gaza korban perang untuk menghindari konflik dan kekerasan.
Lalu masyarakat Indonesia dan pemerintah dapat memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan , air, tempat tinggal ,dan peralatan medis kepada warga Gaza dan masyarakat Indonesia dan Pemerintah memberikan kesempatan bagi warga Gaza korban perang untuk merasa dilindungi dan dihargai sebagai manusia 

" Sedangkan dampak negatifnya adalah warga Gaza korban perang mungkin akan menjadi ketergantungan pada bantuan kemanusiaan dan tidak memiliki kemampuan untuk mandiri yang ini akan bisa menyebabkan dampak yang sangat luas dan kebijakan perekonomian pemerintah Indonesia,
warga Gaza korban perang akan sangat memiliki kesulitan dalam berintegrasi dengan masyarakat Indonesia atau masyarakat lokal terutama jika mereka memiliki latar belakang yang memang sangat jauh berbeda dengan rakyat Indonesia ini, maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia bersama Pemerintah Indonesia menentukan kebijakan yang berperi kemanusiaan terhadap masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia sesuai amanah undang undang 45," pungkasnya.