Oleh:
DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar.
(Pengamat Maritim Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintahan Prabowo Subianto bertekad mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor kapal dengan mengarahkan BUMN untuk memprioritaskan industri galangan kapal nasional. Kebijakan ini berpotensi menjadi titik balik dalam membangun kemandirian maritim yang selama ini masih tertinggal.

Bersamaan pula masih ada tantangan besar mengadang, mulai dari keterbatasan teknologi, pendanaan, hingga kesiapan tenaga kerja. Jika semua hal ini tidak dikelola dengan strategi yang matang, kebijakan ini pun bisa menjadi sekadar wacana tanpa hasil nyata.

Meski begitu, bagaimana pun juga, galangan kapal Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup besar –walau belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa galangan di Batam, dan daerah lainnya, telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal, seperti kapal kargo, kapal patroli, dan kapal perikanan.

Mempertimbangkan hal itu pula, bisa saja, manakala berbicara tentang kapal super tangker dan kapal perang berteknologi tinggi, industri dalam negeri –boleh jadi—masih tertinggal. Lantaran masalah utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan teknologi manufaktur yang masih bergantung pada negara lain. Dari itu tanpa investasi besar dan modernisasi, industri ini akan sulit memenuhi standar global.

Padahal, beberapa galangan telah mengadopsi teknologi digital dan otomatisasi dalam proses produksi –walau ketergantungan pada teknologi asing, terutama dalam desain kapal dan sistem navigasi, masih menjadi hambatan utama. Terpenting dari sini pemerintah harus mendorong transfer teknologi dari negara maju, serta meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan. Tanpa terobosan ini, industri galangan kapal Indonesia akan tetap tertinggal dalam persaingan global.

Pengembangan Industri Galangan Kapal Indonesia

Industri galangan kapal Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Data tahun 2022 mempresentasikan adanya 363 permohonan pembangunan kapal baru di galangan kapal dalam negeri sepanjang periode Januari hingga Agustus 2022. Ini menandakan bahwa sektor perkapalan Indonesia terus berkembang pesat dan berhasil menarik kepercayaan berbagai pihak.

Dengan jumlah kapal yang terus meningkat, sektor galangan kapal Indonesia semakin mampu bersaing dengan galangan kapal asing dalam hal kapasitas dan kualitas. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa dalam periode 2019-2021, kapal jenis Barge dan Tug mendominasi jumlah kapal yang dibangun, masing-masing sebanyak 274 unit dan 100 unit.

Angka tersebut menunjukkan betapa strategisnya industri perkapalan dalam mendukung perekonomian Indonesia, karena sektor ini merupakan industri yang padat karya, modal, serta teknologi. Industri kapal dan jasa perbaikannya berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, dengan total transaksi barang dan jasa mencapai Rp27,65 triliun pada tahun 2021, yang mencakup sektor kapal itu sendiri, perdagangan barang selain mobil, serta logam.

Dari itu potensi pengembangan galangan kapal Indonesia sangat besar, mengingat lebih dari 250 galangan kapal tersebar dari Sabang hingga Merauke, didukung oleh 127 industri yang memproduksi bahan baku dan komponen kapal yang sesuai dengan standar internasional.

Dengan fasilitas yang terus berkembang, galangan kapal Indonesia kini mampu membangun berbagai jenis kapal, termasuk kapal penumpang, kapal kargo, kapal perang, serta kapal tujuan khusus lainnya. Bahkan, Indonesia memiliki fasilitas graving dock terbesar yang mampu menampung kapal hingga 300.000 Dead Weight Tonnage, yang menunjukkan kesiapan infrastruktur galangan kapal untuk memenuhi kebutuhan industri kapal global.

Meski demikian, industri galangan kapal Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Kendala utama yang perlu diatasi antara lain adalah pembiayaan yang belum optimal, permasalahan terkait pajak dan tanah, serta lemahnya industri baja dalam negeri.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang lebih matang untuk proses produksi dan perbaikan kapal. Sehingga pembangunan galangan kapal untuk memproduksi Floating Production Unit (FPU) misalnya, memerlukan investasi sekitar Rp336,29 miliar, dengan estimasi waktu pengembalian modal pada tahun ke-8 bulan ke-9 dan Return on Investment (ROI) sebesar 11,75 miliar rupiah.

Nilai Internal Rate of Return (IRR) yang sebesar 11,07% lebih besar dari bunga bank yang ditetapkan sebesar 10,25%, sehingga proyek ini dinilai layak dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa dengan investasi yang tepat dan strategi pengembangan yang kuat, industri galangan kapal Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dukungan Bank dan Pemerintah dalam Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu tantangan utama bagi industri galangan kapal nasional. Biaya pembangunan kapal yang tinggi, ditambah dengan suku bunga pinjaman perbankan yang relatif besar, sering kali menjadi hambatan bagi pengusaha dalam negeri untuk mengembangkan usahanya.

Tanpa akses pendanaan yang memadai, banyak galangan kapal kesulitan meningkatkan kapasitas produksi dan mengadopsi teknologi modern, yang pada akhirnya menghambat daya saing industri maritim Indonesia. Maka dukungan dari bank dan pemerintah menjadi faktor kunci dalam mengatasi masalah pendanaan ini.

Bank nasional harus menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi industri galangan kapal, terutama dalam hal tenor pinjaman dan suku bunga yang lebih kompetitif. Dewasa ini banyak pelaku industri harus mencari pendanaan dari luar negeri karena, keterbatasan dukungan perbankan dalam negeri. Jika perbankan nasional dapat berperan lebih aktif, industri galangan kapal dalam negeri akan lebih mampu berkembang dan bersaing di pasar global.

Pemerintah juga harus berperan lebih besar dalam memberikan insentif bagi industri galangan kapal. Kebijakan seperti subsidi bunga pinjaman, skema pembiayaan khusus, serta insentif pajak dapat membantu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh pelaku industri. Pemerintah dapat memperkuat regulasi yang mewajibkan penggunaan kapal buatan dalam negeri dalam proyek-proyek maritim nasional, sehingga permintaan terhadap kapal produksi lokal meningkat dan industri galangan kapal semakin berkembang.

Dukungan pendanaan yang kuat juga akan memperkuat posisi Indonesia di pasar regional dan global. Negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan, telah lama menerapkan kebijakan pembiayaan yang mendukung industri perkapalan mereka, termasuk pemberian subsidi dan dukungan perbankan yang agresif.

Jika Indonesia ingin bersaing di tingkat internasional, langkah serupa perlu diterapkan untuk memastikan bahwa industri galangan kapal nasional memiliki daya saing yang setara dengan negara-negara lain. Oleh karenanya dengan kebijakan pendanaan yang tepat, industri galangan kapal Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi pemain utama di Asia Tenggara.

Sinergi antara bank dan pemerintah dalam menyediakan skema pendanaan yang terjangkau akan mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat industri maritim nasional. Jika tantangan ini dapat diatasi, Indonesia dapat menjadi pusat industri galangan kapal yang kompetitif, tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di tingkat global.

Solusi Pembiayaan

Investasi untuk membangun galangan kapal diperkirakan minimal mencapai Rp 15 miliar, mencakup pembangunan fasilitas seperti bengkel, kantor, dan peralatan reparasi kapal. Dengan proyeksi pengembalian investasi dalam tujuh tahun, pasar reparasi kapal patroli dari instansi pemerintah seperti Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia Timur diperkirakan akan memberikan potensi keuntungan.

Meskipun sektor ini menunjukkan peluang, kendala utama galangan kapal dalam memperoleh pembiayaan adalah kekurangan modal kerja dan agunan yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dalam menghadapi kendala pembiayaan ini, solusi yang diusulkan adalah penerapan kebijakan subsidi bunga.

Maka analisis penerapan kebijakan subsidi bunga, dengan langkah-langkah yang meliputi identifikasi kondisi pembiayaan saat ini, formulasi skema subsidi bunga, serta penyusunan strategi penerapan kebijakan bisa diimplementasikan. Perhitungan dan simulasi subsidi bunga dilakukan menggunakan metode proyeksi alur kas, yang menggambarkan berbagai skema pembiayaan yang dibutuhkan oleh galangan kapal.

Galangan kapal memerlukan subsidi bunga yang bervariasi, bisa saja galangan kapal dapat membayar dengan suku bunga 14% dan tidak memerlukan subsidi bunga, namun memerlukan bantuan penjaminan. Atau pada pilihan lainnya dengan suku bunga 6,4%, galangan kapal memerlukan subsidi bunga sebesar 7,6% dan bantuan penjaminan. Pada alternatif lainnya yang memerlukan subsidi bunga antara 4,87% hingga 0,97%, serta bantuan penjaminan.

Untuk memastikan penerapan kebijakan subsidi bunga berjalan lancar, maka strategi yang disusun mencakup beberapa tahapan. Sebelum penerapan, pemerintah perlu melakukan mediasi antara galangan kapal dan bank untuk memastikan semua pihak memahami persyaratan subsidi bunga.

Bank juga perlu menyiapkan skema kebijakan subsidi bunga yang jelas. Selanjutnya, pemerintah harus menyusun mekanisme kredit yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, pemilik kapal, dan SIKP. Setelah penerapan, bank akan bertanggung jawab untuk membimbing galangan kapal dalam mengelola laba yang dihasilkan.

Industri Galangan Kapal Indonesia

Sesungguhnya, industri galangan kapal Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung kebutuhan maritim nasional. Dengan letak geografis yang strategis dan garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki keuntungan dalam pengembangan industri perkapalan.

Sejumlah galangan kapal, terutama di Batam, telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal, mulai dari kapal kargo, kapal patroli, hingga kapal perikanan. Kapasitas ini mencerminkan kemampuan industri dalam negeri untuk berkontribusi terhadap sektor maritim dan pertahanan nasional.

Meskipun memiliki kapasitas yang cukup besar, pemanfaatan industri galangan kapal dalam negeri masih belum optimal. Banyak galangan kapal yang belum beroperasi dengan efisiensi maksimal akibat keterbatasan investasi, regulasi yang kurang mendukung, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi perkapalan.

Juga, persaingan dengan industri galangan kapal negara lain, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan, semakin menekan daya saing industri dalam negeri. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat industri galangan kapal.

Oleh karena itu pemerintah harus mendorong program modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi –melalui insentif fiskal serta kebijakan proteksi terhadap industri maritim nasional. Serta kerja sama dengan berbagai negara dalam transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja, juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing galangan kapal dalam negeri.

Industri galangan kapal Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun kapal berteknologi tinggi, seperti kapal super tangker dan kapal perang canggih. Keterbatasan dalam skala produksi dan teknologi manufaktur menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor ini.

Diperlukan investasi yang lebih besar dalam riset dan pengembangan (R&D), serta peningkatan kerja sama dengan industri global agar Indonesia dapat menghasilkan kapal dengan teknologi mutakhir secara mandiri.

Maka dengan potensi besar yang dimiliki, industri galangan kapal Indonesia harus terus berbenah agar mampu bersaing di tingkat internasional. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang kondusif, peningkatan investasi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi kunci dalam memaksimalkan kapasitas industri ini.*