Pakar: Pemerintah Gagal Paham soal Tagar IndonesiaGelap dan KaburAjaDulu
Pemerintah dinilai gagal memahami tagar seperti Adili Jokowi, Kami Bersama Sukatani, IndonesiaGelap, dan Kabur Aja Dulu di media sosial. Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan tagar tersebut bukan sekadar tagar biasa, tetapi gerakan menuntut "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah dinilai gagal memahami tagar seperti Adili Jokowi, Kami Bersama Sukatani, IndonesiaGelap, dan Kabur Aja Dulu di media sosial. Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan tagar tersebut bukan sekadar tagar biasa, tetapi gerakan menuntut "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
Pendiri lembaga survei dan konsultan politik KedaiKOPI ini menilai respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Sebab, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengkerdilkan aksi rakyat, dan menafikkan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurut dia, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensa. "Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama.”
Hensa pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Menurut dia, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," kata Hensa.*
