Media Israel Soroti Langkah Presiden Prabowo Evakuasi 1.000 Warga Palestina ke Indonesia
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga sipil Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia menjadi sorotan media internasional, termasuk media asal Israel, The Times of Israel.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga sipil Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia menjadi sorotan media internasional, termasuk media asal Israel, The Times of Israel.
Dalam laporannya pada Rabu (9/4/2025), media tersebut menyoroti kesiapan Indonesia menampung sementara sekitar 1.000 pengungsi Gaza sebagai bagian dari gelombang evakuasi pertama.
"Indonesia bersedia untuk sementara menjadi rumah bagi 1.000 pengungsi dari Gaza," tulis The Times of Israel. Media itu juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia memperkuat perannya dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.
“Prabowo mengatakan Indonesia ingin meningkatkan peranannya dalam mencari resolusi ini meski sulit, walau ia menambahkan rencana ini tak akan mudah,” lanjut laporan tersebut.
Media Israel itu mencatat bahwa pernyataan Prabowo muncul hanya dua bulan setelah Kementerian Luar Negeri RI menanggapi isu pemindahan paksa warga Palestina yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.
Trump pernah mengutarakan keinginan untuk memindahkan warga Gaza secara permanen dan menjadikan wilayah tersebut sebagai “riviera” Timur Tengah.
Bulan lalu, laporan dari media Israel juga menyebutkan adanya pembicaraan antara Israel dan Indonesia terkait program percontohan untuk memfasilitasi migrasi warga Gaza ke negara-negara Asia Selatan, termasuk Indonesia. Disebutkan bahwa 100 warga Gaza akan dilibatkan dalam program tahap awal, terutama di sektor konstruksi.
Namun, rencana itu langsung dibantah oleh Kementerian Luar Negeri RI. Juru bicara Kemlu, Roy Soemirat, menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah membahas apalagi menyepakati rencana tersebut dengan pihak manapun.
“Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan, apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut,” ujar Roy dikutip KompasTV.