Jakarta, INDONEWS.ID – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggulangi permasalahan premanisme yang belakangan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik arahan Presiden dan akan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait.

"Kejaksaan menyambut baik dan siap menjalankan arahan Bapak Presiden serta bekerjasama dengan Polri dan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah dalam pembinaan ormas dan penanganan masalah premanisme," ujar Harli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/5/2025).

Menurut Harli, Kejaksaan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban umum. Oleh karena itu, Kejagung akan terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mencegah aksi-aksi premanisme. Kegiatan ini akan dilakukan melalui instrumen intelijen kejaksaan, bekerjasama dengan Polri, Kesbangpol, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Tak hanya pendekatan preventif, Harli menegaskan bahwa tindakan represif juga akan ditempuh bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. "Kejaksaan selaku penuntut umum akan bertindak tegas terhadap pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan para pelaku yang mengganggu ketertiban masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Istana Kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto cukup resah dengan maraknya aksi premanisme. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden telah melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik.

“Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah. Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat,” ujar Prasetyo.

Meski belum diputuskan apakah akan dibentuk satuan tugas khusus, langkah-langkah antisipatif tengah disiapkan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk merespons kondisi ini.