Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerukan perlunya investigasi ulang terhadap narasi sejarah tragedi pemerkosaan massal yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Pernyataan tersebut memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis perempuan dan warganet yang menilai sikap Fadli dapat melukai korban dan keluarga mereka.

Fadli menyoroti temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada era Presiden BJ Habibie. Ia mengklaim laporan tersebut tidak memiliki basis data dan bukti yang kuat. “TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, atau pelaku,” ujar Fadli dalam pernyataan tertulis yang dirilis Senin (16/6/2025).

Politikus Partai Gerindra itu juga mengkritisi laporan-laporan investigasi yang selama ini beredar, termasuk dari media ternama. Ia menilai tidak ada satupun investigasi yang mampu menyajikan bukti komprehensif mengenai jumlah korban pemerkosaan dalam tragedi tersebut.

Fadli menambahkan bahwa sejarah harus ditulis berdasarkan fakta hukum dan bukti yang telah teruji secara akademik dan legal. Ia juga mempertanyakan penggunaan istilah "massal" dalam narasi tragedi itu. “Istilah massal ini masih jadi perdebatan akademik. Apalagi masalah angka dan istilah yang problematik,” katanya.

Sebelumnya, Fadli menuai kecaman akibat pernyataannya dalam wawancara dengan IDN Times yang diunggah ke YouTube pada 11 Juni 2025. Dalam wawancara itu, ia menyebut bahwa pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada 1998 tidak pernah terbukti. “Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu?” ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang protes dari aktivis perempuan, komunitas Tionghoa, dan masyarakat sipil yang menilai komentar Fadli berpotensi menghapus jejak sejarah kekerasan terhadap perempuan dan minoritas.

Sebagai tanggapan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak pemerintah untuk berhati-hati dalam menyampaikan narasi sejarah yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga meminta negara tetap berpihak pada korban dan memastikan keadilan serta pengakuan yang layak atas tragedi kelam tersebut.