Jakarta, INDONEWS.ID -  Korea Utara akhirnya angkat suara terkait serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang terjadi pada Minggu (22/6) dini hari. Dalam pernyataan resmi pertamanya, Pyongyang mengecam keras tindakan Washington yang dinilainya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Korea Utara menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip kedaulatan negara dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Republik Rakyat Demokratik Korea mengecam keras serangan terhadap Iran oleh AS yang sangat melanggar Piagam PBB terkait dengan kedaulatan negara,” ujar juru bicara itu, seperti dikutip kantor berita resmi KCNA, Senin (23/6).

Dalam pernyataan yang juga dikutip oleh AFP, Pyongyang menyoroti bahwa ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah merupakan konsekuensi dari sikap “sembrono” Israel. Korea Utara menuding Israel terus-menerus melakukan ekspansi wilayah dan aksi militer sepihak demi kepentingan nasionalnya sendiri.

“Ketegangan regional yang sedang berlangsung adalah produk yang tak terelakkan dari keberanian Israel yang ceroboh,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur nuklir Iran, bukan untuk menggulingkan pemerintahan di Teheran.

"Kerusakan besar terjadi di semua lokasi nuklir di Iran, seperti yang ditunjukkan oleh citra satelit. Kehancuran adalah istilah yang akurat!" tulis Trump dalam unggahan di media sosial. Meski demikian, ia tidak membagikan gambar satelit yang dimaksud.

Kecaman Korea Utara datang di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas kemungkinan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah, yang kini melibatkan kekuatan besar seperti AS dan sekutu-sekutunya, serta Iran yang berjanji akan membalas.

Pernyataan ini juga memperlihatkan posisi Korea Utara dalam geopolitik global. Negara yang dikenal memiliki program nuklir aktif tersebut tetap menjadi salah satu penentang keras terhadap intervensi militer AS di berbagai kawasan, terutama yang berkaitan dengan isu nuklir.

Sebagai informasi, Korea Utara sendiri memiliki puluhan hulu ledak nuklir dan sistem peluncur strategis, serta masih berada dalam kondisi genting dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sekitar 30.000 pasukan AS masih ditempatkan di Semenanjung Korea, dan kedua Korea secara teknis masih dalam status perang karena konflik 1950–1953 hanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Dengan kecaman ini, Korea Utara mempertegas sikap anti-intervensi dan kembali memposisikan dirinya sebagai pihak yang menentang dominasi militer AS di panggung internasional.