Presiden Prabowo Minta Pembangunan IKN Dipercepat, Target Rampung dalam 3 Tahun
Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan IKN dan menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana pendukung pemerintahan dalam waktu tiga tahun ke depan.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan IKN dan menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana pendukung pemerintahan dalam waktu tiga tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Jumat (25/7/2025). Menurutnya, percepatan pembangunan menjadi prioritas sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.
"Presiden meminta agar Otorita IKN segera menyelesaikan. Hitung-hitungan kami, dalam tiga tahun ke depan diharapkan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan sudah selesai," kata Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian infrastruktur dasar menjadi syarat utama sebelum keputusan pemindahan ibu kota bisa diambil secara resmi.
"Ini adalah sarana-prasarana yang kami nilai harus ada sebelum Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," lanjutnya.
Terkait adanya desakan agar Presiden segera meneken Keppres pemindahan IKN serta usulan moratorium pembangunan yang belakangan muncul di publik, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, namun tetap berpegang pada komitmen penyelesaian IKN sesuai rencana.
“Tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” tegasnya.
Pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang menjadi fondasi awal beroperasinya pusat pemerintahan baru. Percepatan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pemindahan ibu kota berjalan efektif, efisien, dan tidak menimbulkan hambatan administratif di masa mendatang.*