Jakarta, INDONEWS.ID - Sebuah video tayangan di bioskop yang menampilkan klaim capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari berbagai pihak. Tayangan ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk propaganda pemerintah, sementara simpatisan justru menyambutnya sebagai inovasi komunikasi publik.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengecam penggunaan ruang publik bioskop untuk menampilkan materi yang dianggap sebagai propaganda politik.

Mereka menyebut bahwa langkah ini mengaburkan batas antara informasi pemerintahan dan kampanye. Warganet juga menyuarakan penolakan, bahkan beberapa mengajak agar masyarakat sengaja datang terlambat ke bioskop agar tidak menyaksikan video tersebut.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana dari partai Gerindra, menyatakan dukungannya terhadap penayangan tersebut. Ia mengatakan video itu bagus dan tidak ada yang salah. Menurutnya, bioskop adalah ruang publik yang sah digunakan untuk menyampaikan capaian pemerintah.

“Saya kira video (di bioskop) itu bagus. Tidak ada yang salah. Kan bioskop bagian ruang publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin tersebut.

Danang menilai tayangan video ini sebagai inovasi strategi komunikasi publik pemerintah. Dia mengatakan, publik memang membutuhkan informasi tentang apa yang telah dan sedang dilakukan pemerintah.

Tanpa komunikasi yang baik, masyarakat bisa bertanya-tanya. Bioskop menurutnya menjadi contoh opsi media alternatif di tengah padatnya aktivitas sehari-hari masyarakat.

Isi Tayangan yang Dipermasalahkan

Dalam video tersebut, pemerintah memuat sejumlah klaim capaian, antara lain: Program makan bergizi gratis, diklaim menjangkau 20 juta penerima manfaat, pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, produksi total beras nasional hingga Agustus 2025: 21.760.000 ton, rekayasa cetak sawah seluas 225 ribu hektare hingga ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.

Dosen Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, mengkritisi penayangan ini. Menurutnya, sikap pemerintah yang terkesan memaksakan informasi di ruang publik bisa memperburuk kepercayaan publik.

“Apa yang disajikan pemerintah dalam tayangannya tak sesuai dengan situasi ril yang terjadi saat ini,” ujar Asep. Ia menekankan bahwa publik sudah lama menyampaikan protes terhadap kondisi riil yang tidak mencerminkan klaim-klaim tersebut.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa penggunaan media publik untuk penyampaian pesan pemerintahan “bukan sesuatu yang pelik”.

Selama tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, menurutnya hal tersebut adalah hal biasa. “Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” katanya.