Jakarta, INDONEWS.ID - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bekerja sama dengan CNBC Indonesia menggelar Sarasehan 100 Ekonom pada Selasa (28/10/2025) dengan tajuk “Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia”.

Acara Sarasehan 100 Ekonom 2025 tersebut dibuka dengan pidato sambutan dari Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti.

Esther menyampaikan bahwa Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan global, namun demikian Indonesia masih punya peluang dalam menghadapinya.

Dia mengatakan, ada tiga hal yang perlu dibangun ditengah gejolak global, yaitu kemampuan beradaptasi, kemandirian ekonomi nasional, serta inovasi dan Sumber Daya Manusia.

Esther menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemangku kebijakan, ekonom, dan akademisi. ”Buku Pemikiran 100 Ekonom adalah kompas bagi policy makers dan praktisi dari para ekonom karena memuat rekomendasi dan gagasan yang bermanfaat untuk membangun bangsa,” ujarnya.

Esther mengatakan bahwa Sarasehan 100 Ekonom merupakah jembatan untuk menyampaikan rekomendasi dan gagasan tersebut.

Menutup pidatonya Esther menyampaikan harapannya agar acara Sarasehan 100 Ekonom dan Buku Pemikiran 100 Ekonom dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi ketahanan ekonomi domestik.

Acara kemudian dilanjutkan dengan keynote speech oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mewakili Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartanto.

Dalam pidatonya Ferry mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik di tengah banyaknya tantangan global yang tinggi. 

”Pemerintah terus berupaya untuk memantau tantangan global untuk menjaga ekonomi domestik,” ujarnya.

Ferry mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, yaitu pertama, kebijakan perdagangan dan tarif berdampak pada perdagangan global. Kedua, produktivitas yang masih rendah. Ketiga, ICOR Indonesia: 5,79, relatif tinggi dibanding negara lain. Keempat, peningkatan tenaga kerja informal pasca pandemi. Kelima, pembiayaan relatif rendah, termasuk kredit swasta.

Dia mengatakan, pemerintah memiliki beberapa strategi untuk menghadapi hal tersebut.

Pertama, melakukan diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang. Kedua, transformasi digital dan ekonomi kreatif. Ketiga, hilirisasi industri dan pengembangan semikonduktor. Keempat, penguatan ketahanan pangan dan energi. Kelima, peningkatan kepastian berusaha melalui deregulasi. Keenam, penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Ketujuh, insentif fiskal: tax holiday. Kedelapan, peningkatan akses pembiayaan melalui kredit program. Dan kesembilan, dorongan industri padat karya untuk penciptaan lapangan kerja.

Hilirisasi Mineral dan Pertambangan Sudah Berkontribusi Bagi Perekonomian

Pada sesi berikutnya, para ekonom berinteraksi dengan pemangku kebijakan (pemerintah) yang dipandu oleh ekonom senior INDEF, Dr. Aviliani, sebagai moderator.

Sesi diskusi dibagi dalam empat bagian berdasarkan klaster isu, yaitu pertama, isu hilirisasi dan kedaulatan energi. Kedua, kedaulatan pangan. Ketiga, sumber daya manusia dan kesehatan. Dan keempat, fiskal dan moneter.

Klaster pertama dengan topik hilirisasi menghadirkan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, yang menyampaikan perkembangan hilirisasi dan investasi selama tahun 2025.

”Hilirisasi mineral dan pertambangan sudah berjalan dan memberikan kontribusi pada perekonomian. Ke depannya hilirisasi akan diperluas ke sektor lainnya. Pengembagan hilirisasi membutuhkan dukungan pelayanan perizinan, dukungan regulasi dan fiskal, serta iklim investasi yang kondusif,” katanya.

Dia mengatakan, hilirisasi mempunyai tiga tantangan yaitu daya saing, keberlanjutan, dan dampak lingkungan.

”Capaian invetasi sudah 75% dari target tahun ini dan ditargetkan terus meningkat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi,” ujarnya.

Pada sesi diskusi dengan ekonom tersebut, Todotua menjawab tentang upaya membangun ekosistem hilirisasi yang berkelanjutan.

Menurut Todotua untuk membangun ekosistem hilirisasi dilakukan strategi, diantaranya mempermudah perizinan usaha (perizinan dilakukan pararel dengan pemenuhan persyaratannya); insentif pajak untuk peralatan dan bahan baku; meningkatkan daya saing; menjaga eksosistem penawaran; dan mendorong strategi kawasan.

Todotua juga menanggapi pertanyaan dari peserta yaitu Prof. Rina Indiastuti-Guru Besar Universitas Padjadjaran yang menanyakan hilirisasi yang dilakukan sudah memperhitungkan isu lingkungan, teknologi, SDM, dan transfer knowledge.

Todotua menjelaskan bahwa kunci utama dalam mempercepat hilirisasi adalah penguatan teknologi, dukungan finansial, dan sinergi strategis antar sektor.

Namun demikian memang tantangan besar adalah aspek penggunaan energi yang sebagian besar masih bergantung pada energi fosil terutama batu bara karena lebih murah dibandingkan energi hijau.

Komitmen Dorong Energi Terbarukan

Pada klaster dengan topik ”Kedaulatan Energi”, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia hadir dalam diskusi bersama ekonom. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025 lifting minyak sudah memenuhi target pada APBN 2025, setelah beberapa tahun ini mengalami tren yang menurun.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menekan gap yang terjadi antara produksi dan konsumsi BBM dan elpiji. Salah satu upaya itu adalah dengan mendorong ke etanol (E20 E30) agar dapat menekan impor. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong penggunaan energi terbarukan.

Pada kesempatan diskusi dengan ekonom, Fadhil Hasan-Ekonom Senior INDEF menyampaikan pentingnya melakukan komunikasi publik yang baik dan luas agar kebijakan yang diambil di sektor energi sekaligus capaiannya dapat terinformasikan dengan benar ke seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu perlu dilakukan transformasi untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan dari penggunaan energi fosil bersubsidi.

Bahlil menyepakati bahwa memang perlu ada komunikasi yang baik untuk menyampaikan kebijakan sektor energi dan capaiannya pada masyarakat luas.

Bahlil juga menanggapi bahwa energi baru terbarukan tidak murah sehingga perlu waktu dan strategi yang tepat. Namun demikian Pemerintah sudah mulai melakukan implementasi penggunaan solar panel yang ekonomis.

Klaster Kedaulatan Pangan Dilakukan dengan Pembenahan Regulasi

Klaster dengan topik ”Kedaulatan Pangan” menghadirkan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik.

Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa untuk membenahi sektor pangan dilakukan deregulasi (pembenahan regulasi). Hal tersebut dapat dilihat dampaknya dalam setahun ini, diantaranya yaitu jumlah produksi beras meningkat (swasembada beras);

Selain itu, Nilai Tukar Petani, yang menjadi indikator perbaikan kesejahteraan petani, meningkat. Selanjutnya, harga jagung dan gabah di tingkat petani naik.

Zulkifli juga menambahkan bahwa dengan kebijakan etanol (yang sumbernya dari jagung, ketela, dll) maka akan dapat meningkatkan NTP dan pemanfaatan lahan pertanian sehingga akan mendorong peningkatan nilai yang dapat mendorong pertumbuhan sekaligus menurunkan kemiskinan di sektor pertanian. 

Pada sesi diskusi Prof. Sahara-Guru Besar IPB menanyakan kebutuhan reformasi kebijakan impor pangan yang berbasis kuota untuk menciptakan tata kelola impor yang lebih efisien, terarah, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Zulkifli Hasan menanggapi bahwa rezim tarif sudah tidak diterapkan karena telah masuk dalam kerangka kerjasama CEPA/Comprehensive Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif), sehingga tarif-nya nol.

”Jika kita menerapkan tarif, maka kita akan diberikan tarif juga. Pilihan kebijakan impor memang tidak mudah, tetapi yang dilakukan pemerintah saat ini diarahkan pada swasembada pangan dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” ujar Zulkifli.

Zulkifli juga mengungkapkan pengalaman impor sapi breading dari India yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan Brazil beberapa tahun lalu. Brazil berhasil meningkatkan produksi sapi karena disertai dengan penelitian. Berkebalikan dengan Indonesia yang tidak berhasil mengembangkan sapi breading sehingga sampai saat ini masih impor.

Pada klaster Kedaulatan Pangan, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, turut hadir dalam sesi diskusi selanjutnya.

Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa produksi perikanan sudah surplus dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi.

Sakti mengungkapkan lima hal penting untuk mendorong ekonomi biru, yaitu, pertama, memperluas kawasan konservasi laut (dari 97,5 juta Ha (2045) baru tercapai 29,27 ha (2023).

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Ketiga, pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dia mengungkapkan bahwa ekspor perikanan terbesar adalah Udang, Tuna-Cakalang-Tongkol, Cumi-Sotong-Gurita, Rajungan-Kepiting, dan Rumput laut. Saat ini menurut Sakti, untuk mendorong produktivitas sektor perikanan dilakukan program Kampung Nelayan Merah Putih dengan target jumlah mencapai 1.000 Kampung Nelayan di seluruh Indonesia.

Pada sesi diskusi Sakti menjawab dua pertanyaan dari Nimmi Zulbainarni - Associate Professor Sekolah Bisnis IPB, tentang banyaknya kapal tangkap dan ketercukupan sumberdaya perairan serta hilirisasi yang terkendala bahan baku, dan dari Bhimo Rizky Samudro – Dosen dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret yang menanyakan tentang proses eksplorasi distribusi penangkapan ikan jika terdapat modernisasi kapal.

“Regulasi penangkapan ikan dan regulasi kapal sudah ada. Regulasi penangkapan ikan yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Indonesia ada 6 zona, harus berangkat dari sana dan berhenti di sana, jumlah muatan kapal 3,5 juta ton, jumlah kapal maksimum 2000 dan tidak boleh lebih, dan masa penangkapan hanya 2 kali dalam 1 tahun,” ujar Sakti.

Dengan begitu maka sumber daya laut akan terjaga. Untuk itu Indonesia menggunakan Vesel Monitoring System (VMS), sehingga over-fishing jadi turun cost-nya dan harapannya ekonomi akan tumbuh. Sehingga perlu melakukan moderninasi kapal tangkap, ditata dan diberi ketegasan dan pemahaman. *