Jakarta, INDONEWS.ID – Mantan kepala Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan, Cho Tae-yong, resmi ditangkap pada Rabu (12/11/2025) atas dugaan keterlibatan dalam upaya gagal mantan Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer pada akhir 2024.

Menurut laporan kantor berita Yonhap, Cho dituduh menyembunyikan informasi penting dari Majelis Nasional Korea Selatan. Ia diduga mengetahui lebih awal mengenai rencana Yoon untuk memberlakukan darurat militer, namun gagal melaporkannya kepada parlemen sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Selain itu, Cho juga dituduh tidak menindaklanjuti laporan internal yang menyebut bahwa pasukan militer di bawah status darurat berencana menahan pemimpin oposisi saat itu, Lee Jae Myung, serta ketua partai berkuasa, Han Dong-hoon.

Kasus ini bermula pada 3 Desember 2024, ketika Yoon secara mengejutkan menyatakan darurat militer dengan alasan pihak oposisi bersimpati pada Korea Utara dan tengah merencanakan “pemberontakan.” Dalam situasi itu, unit militer bahkan memblokir akses ke parlemen.

Namun, dalam waktu beberapa jam, Majelis Nasional Korsel mencabut deklarasi darurat militer tersebut. Yoon kemudian mematuhi keputusan parlemen, tetapi akhirnya dimakzulkan pada akhir Desember 2024.

Kontroversi semakin memuncak setelah pengadilan di Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon pada 10 Juli 2025, atas upaya inkonstitusionalnya memberlakukan darurat militer. Ini merupakan penahanan kedua bagi Yoon, setelah sebelumnya sempat ditahan pada 15 Januari dan dibebaskan pada Maret 2025.

Tak hanya itu, istri mantan presiden, Kim Keon-hee, juga turut terseret. Pada 12 Agustus 2025, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan kasus korupsi yang masih diselidiki.

Penangkapan Cho Tae-yong menambah daftar panjang pejabat tinggi di era pemerintahan Yoon yang kini harus berhadapan dengan hukum terkait krisis politik terbesar Korea Selatan dalam satu dekade terakhir.