Jakarta, INDONEWS.ID - Sejumlah murid Sekolah Rakyat (SR) di Kota Semarang, Jawa Tengah, dilaporkan mengundurkan diri dari program pendidikan tersebut akibat tekanan ekonomi keluarga yang masih berat. Kondisi tersebut mendorong sebagian orang tua berharap anak mereka dapat segera bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, menegaskan bahwa pengunduran diri para siswa tidak berkaitan dengan kualitas pendidikan Sekolah Rakyat, melainkan murni dipicu faktor ekonomi keluarga.

“Orang tuanya berharap anak bisa membantu perekonomian keluarga. Ada juga keluarga yang sudah terbiasa meminta-minta, sehingga anak diarahkan untuk ikut menopang ekonomi rumah tangga,” ujar Endang, Kamis (29/1).

Saat ini, Sekolah Rakyat di Kota Semarang masing-masing memiliki kuota 50 siswa untuk jenjang SMP dan 50 siswa untuk jenjang SMA. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah siswa yang memilih keluar, terutama pada jenjang SD dan SMA.

“Yang mengundurkan diri sekitar tujuh orang. Alasannya beragam, tetapi mayoritas keberatan karena anak harus tinggal di asrama dan tidak bisa langsung bekerja,” katanya.

Endang menjelaskan, sebelum siswa diterima di Sekolah Rakyat, pihaknya telah memberikan penjelasan menyeluruh kepada orang tua dan anak mengenai sistem pendidikan, termasuk pola asrama yang diterapkan. Meski demikian, tekanan ekonomi membuat sebagian keluarga akhirnya mengubah keputusan.

Sebagai langkah penanganan, Dinas Sosial Kota Semarang tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga melakukan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan minat dan keterampilan masing-masing keluarga.

“Kalau berminat berdagang sembako, kami bantu etalase dan barang dagangan. Jika ingin berjualan es tebu, kami fasilitasi mesin penggiling. Bahkan ada yang ingin menjadi tukang pijat, kami berikan pelatihan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan akibat pengunduran diri siswa, Pemerintah Kota Semarang akan segera mengusulkan peserta pengganti dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 sesuai ketentuan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kalau memang sudah tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksa. Namun kuota tetap kami isi dari keluarga miskin ekstrem agar program Sekolah Rakyat tetap tepat sasaran,” pungkas Endang.