Menhan Sjafrie: Pers Penentu Arah Opini Publik di Era Perang Psikologis
Reporter: rio apricianditho
Redaktur: indonews
Bogor, INDONEWS.ID - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan peran strategis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai penjuru nasionalisme dan penguat wawasan kebangsaan di tengah situasi global dan nasional yang kian kompleks. Penegasan itu disampaikan saat memberikan materi dalam Retreat PWI di Diklat Bela Negara, Cibodas, Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Di hadapan sekitar 200 wartawan PWI dari seluruh Indonesia, Sjafrie menilai bangsa Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan, tetapi juga perang opini dan perang psikologis yang masif. Dalam situasi tersebut, peran pers dinilai semakin vital sebagai penjamin kepercayaan publik.
“Negara yang kaya ini harus kita jaga bersama. Saat ini kita berada dalam perang opini, di mana orang-orang yang bekerja tulus dan berniat baik justru sering dipandang negatif. Di sinilah PWI memiliki peran penting untuk menjamin opini publik bahwa kita bekerja secara benar dan bertanggung jawab,” tegas Sjafrie.
Ia menekankan bahwa komitmen tersebut secara khusus disampaikan pada sesi kedua retreat sebagai bentuk tantangan sekaligus kepercayaan negara kepada insan pers.
Sjafrie juga mengingatkan para wartawan peserta program Bela Negara agar tetap menghormati aparat dan birokrasi, meskipun dalam praktiknya terdapat kebijakan atau tindakan yang dinilai tidak selalu proporsional.
“Mereka adalah pihak yang diberi tanggung jawab mengelola persoalan ekonomi dan urusan publik. Kita harus menyadari, saat ini kita juga berada dalam perang psikologis untuk mengidentifikasi praktik-praktik ilegal,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, investigasi jurnalistik tetap mutlak diperlukan, namun harus diarahkan untuk mendukung penegakan hukum yang adil, objektif, dan berimbang, bukan memperkeruh suasana atau memperlemah institusi negara.
Dalam suasana penuh refleksi kebangsaan, Menhan mengibaratkan Indonesia sebagai satu kapal besar yang hanya bisa selamat bila seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kolaborasi, termasuk lintas generasi di tubuh pers nasional.
“Ada wartawan senior dan ada generasi muda. Sejarah Indonesia dibangun atas kebersamaan. Negara akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang menyimpang dari peraturan dan tidak memenuhi kewajibannya kepada negara,” katanya.
Sjafrie menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, dirinya hanya berpegang pada regulasi dan mandat Presiden. Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang masih menjalankan kegiatan ilegal agar segera memperbaiki diri.
“Pemerintah akan terus berjalan melalui proses verifikasi, klarifikasi, penertiban hingga sanksi administrasi. Jika tidak dipatuhi, penegakan hukum akan dilakukan,” ujarnya lugas.
Lebih jauh, Menhan menyoroti pentingnya generasi muda yang militan, intelektual, dan kapabel untuk mengemban tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Ia menegaskan amanat Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia memiliki peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
Dalam konteks global, Sjafrie menyampaikan posisi tegas Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk kontribusi aktif melalui komunitas internasional dan misi perdamaian.
“Indonesia akan hadir sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian bersama negara-negara sahabat demi stabilitas dan perdamaian Palestina,” katanya.
Menutup arahannya, Sjafrie menilai dinamika politik nasional saat ini berada pada fase yang lebih konstruktif. Ia mengutip pandangan para tokoh nasional bahwa tidak ada oposisi yang tajam, melainkan persoalan komunikasi yang kini mulai terjalin dengan baik. “Ini momentum untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat,” pungkasnya.