Jakarta, INDONEWS.ID - Agar bisa bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, zakat ke depan harus dikelola oleh institusi atau lembaga yang resmi. Pasalnya, selain demi transparansi dan tanggung jawab, dana yang terkumpul tersebut juga bisa disalurkan kepada pihak yang lebih membutuhkannya.

Demikian rekomendasi yang disampaikan oleh Moh. Nuryazidi, Phd, Deputy Director of the Sharia Economics and Finance Department at Bank Indonesia (DEKS-BI) dalam Simposium bertajuk “Ethical Wealth & Social Impact” yang diselenggarakan oleh Menara Syariah & Universiti Tunku Abdul Rahman di Menara Syariah PIK 2, Banten, Rabu (11/2/2026).

Acara tersebut dibuka oleh Chairman Menara Syariah, Harianto Solichin. Sementara keynote address menghadirkan antara lain, drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, Sekretaris Deputi, Badan Wakaf Indonesia dan Dr. Nurul Afidah Binti Mohamad Yusof Assistant Professor, Faculty of Business & Finance, Department of Finance, UTAR.

Sedangkan untuk panel diskusi pertama menghadirkan tiga pembicara yaitu Puan Nurul Ikma Binti Haris, Assistant Professor, Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Ahmad Imam Mujaddid Rais, M.IR, Ketua Lazismu Pusat PP Muhammadiyah, dan Moh. Nuryazidi, Phd, Deputy Director of the Sharia Economics and Finance Department at Bank Indonesia (DEKS-BI).

Nuryazidi mengatakan, lembaga zakat juga harus menggalang kolaborasi dengan pihak terkait karena potensi zakat di Indonesia masih sangat besar.

“Zakat merupakan sebuah inovasi yang potensial menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. Sebesar 51% orang paling kaya itu menguasai 43% aset seluruh dunia. Jadi memang isu disparitas ekonomi itu masih tetap ada,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan ketidakpastian global, perkembangan otomatisasi, dan digitalisasi yang berpotensi menciptakan perpindahan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa zakat dapat menjadi sumber pembiayaan baru, terutama ketika kapasitas fiskal pemerintah masih terbatas. Berdasarkan riset yang dilakukan pada 2018–2023, distribusi zakat terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

“Hasil dari model yang kami lakukan menunjukkan bahwa memang zakat itu berperan sangat signifikan terhadap peningkatan Human Development Index,” ujarnya.

Namun demikian, katanya, dampak tersebut membutuhkan waktu yaitu selama tiga tahun. “Distribusi zakat itu sangat signifikan bagi efektivitas HDI, tapi dia membutuhkan waktu selama tiga tahun,” ujarnya.

(Suasana simposium. Foto: Fery)

Belajar dari Malaysia

Sementara itu, Puan Nurul Ikma Binti Haris, Assistant Professor, Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), mengatakan, pengurangan kesenjangan antara kaum miskin dan kaya salah satunya dilakukan  dengan pemberian zakat.

”Keberadaan zakat ini penting karena dia bisa memberi faedah baik bagi pemberi zakat (Muzakki) maupun penerima zakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, ada beberapa kegunaan zakat. Pertama, zakat memberi pahala bagi pemberi maupun penerima zakat.

Kedua, mengeratkan hubungan antara sesama umat Islam. Pemberi zakat bisa menyalurkan kasih sayang dan penerima bisa merasakan kasih sayang.

Ketiga, zakat mengurangi kesenjangan antara kaum kaya dan miskin.

Keempat, zakat bisa mengurangi kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena ada pengangguran. Pengangguran terjadi karena orang tidak memiliki modal untuk berusaha.

Kelima, zakat bisa membersihkan hati dari sikap yang tidak baik seperti tamak.

Menjawab pertanyaan terkait praktik zakat di Malaysia, dia mengatakan, negara itu memiliki 14 negeri (negara bagian). Masing-masing negeri mempunyai lembaga zakat atau institusi. ”Institusi inilah yang memungkinkan terjadinya transparansi dan tanggung jawab dalam mengelola zakat. Karena itu, zakat bisa dijalankan secara sistematis dan bisa mengurangi kemiskinan di Malaysia,” katanya.

(Sekretaris Deputi, Badan Wakaf Indonesia, drh. Emmy Hamidiyah, M.Si,. Foto: Fery)

Jangan Berani Mati Sebelum Belum Punya Pahala

Ditemui di sela-sela acara, Sekretaris Deputi, Badan Wakaf Indonesia, drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, mengatakan bahwa banyak orang mengejar kekayaan namun dengan menggunakan cara yang tidak etis (Ethical Wealth).

”Karena itu, melalui simposium ini kita ingin menyosialisasikan bahwa di dalam Islam itu orang boleh menjadi kaya, asal itu dilakukan secara etis dan berdampak sosial (Social Impact). Di dalam Islam kekayaan bukan mengumpulkan harta yang banyak tapi bagaimana membagikan harta tersebut bagi kepentingan orang lain,” imbuhnya.

Simposium tersebut, katanya bertujuan untuk mencari model tentang membangun kekayaan tapi dengan cara etis dan berdampak sosial bagi banyak orang.

”Kami ingin menyampaikan bahwa salah satu cara untuk bisa kaya secara etis adalah dengan berwakaf. Karena dengan berwakaf kita memberikan harta kita selain untuk berinvestasi namun sebagiannya untuk kegiatan sosial. Karena itu ada program investasi wakaf yang tidak hanya bermanfaat untuk investasi sosial tapi juga menambah investasi sosial di dunia maupun akhirat,” ujarnya.

Data dari Kementerian Agama menyebutkan bahwa tanah wakaf setiap tahun naik 6 persen. Totalnya saat ini berjumlah 59 ribu hektar yang ada di 450 lokasi di seluruh Indonesia. Sedangkan wakaf uang ada sekitar Rp 3,5 trilun. Dia mengatakan bahwa dari segi jumlah, wakaf sangat banyak dan pengelolaannya pun sangat banyak. Ada sekian ribu pesantren dan madrasah yang berasal dari tanah wakaf.

Dia mengatakan, potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun – yang menjadikannya salah satu peluang ekonomi syariah terbesar dunia. Tahun ini, katanya, wakaf mencapai Rp 9 triliun.

Di akhir wawancara dia menitipkan sebuah pesan dari Badan Wakaf Indonesia. ”Jangan berani mati sebelum kita belum punya pahala yang mengalir. Salah satu pahala yang mengalir itu adalah wakaf. Jadi mari kita berwakaf karena ketika kita meninggal kita sudah mempunyai bekal,” pungkasnya. *