Jakarta, INDONEWS.ID - Industri otomotif nasional kembali menghadapi tantangan baru di tengah kondisi pasar yang belum pulih. Setelah sebelumnya diramaikan masuknya truk impor asal China, kini produsen dalam negeri dihadapkan pada rencana impor kendaraan komersial utuh (CBU), termasuk pikap, dari India dalam jumlah besar.

Importasi tersebut akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung distribusi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 105 ribu unit kendaraan komersial bakal disuplai dua produsen otomotif India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, dengan total nilai pengadaan mencapai Rp24,6 triliun sepanjang tahun ini.

Dalam skema tersebut, Mahindra akan mengekspor 35 ribu unit pikap 4x4 Scorpio. Sementara Tata Motors akan mengirim 35 ribu unit pikap 4x4 Yodha dan 35 ribu unit truk roda enam Ultra T.7.

Kebijakan ini dinilai ironis oleh pelaku industri, mengingat sektor otomotif nasional tengah menghadapi tekanan akibat melemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya utilisasi pabrik.

Padahal, sejumlah produsen dalam negeri seperti Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi Motors, Isuzu, Wuling Motors, dan DFSK disebut memiliki kapasitas untuk memproduksi pikap di dalam negeri. Namun saat ini, utilisasi pabrik mereka rata-rata hanya berada di kisaran 60–70 persen.

Kemenperin dan PIKKO Soroti Dampak ke IKM

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyampaikan kekecewaan atas rencana impor tersebut. Ia menyoroti dampaknya terhadap anggota Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), yang telah berdiri 13 tahun dan beranggotakan 110 industri kecil dan menengah (IKM).

PIKKO memproduksi berbagai komponen otomotif berbahan dasar metal, plastik, karet, nonwoven insulation, karpet hingga mould & dies, serta menjadi bagian dari rantai pasok Tier 2 dan Tier 3 dalam ekosistem OEM kendaraan roda dua dan roda empat.

Menurut Reni, PIKKO sebenarnya siap mendukung penuh pengadaan kendaraan untuk program KDKMP. Namun rencana impor kendaraan utuh dinilai akan berdampak luas terhadap industri komponen, termasuk sekitar 6.000 tenaga kerja yang bergantung pada rantai pasok tersebut.

“Dengan utilisasi produksi saat ini yang masih di angka 60–70 persen, tentunya dampak impor kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif,” ujarnya.

Sikap Menteri Perindustrian

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya telah menegaskan komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional. Ia mengimbau pelaku industri untuk mempertahankan stabilitas tenaga kerja di tengah dinamika global.

Agus menilai pengadaan kendaraan melalui impor berpotensi mengganggu upaya menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor otomotif.

Kekhawatiran industri semakin menguat karena sebelumnya pasar kendaraan niaga juga dibanjiri truk impor asal China. Distributor Mitsubishi Fuso, Krama Yudha Tiga Berlian Motors, menilai masuknya truk China yang tidak sesuai regulasi sebagai praktik yang tidak adil bagi perusahaan yang telah berinvestasi besar di dalam negeri.

Hal serupa disampaikan pabrikan Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI). Direktur HMMI, Harianto Sariyan, menyebut pabrik Hino di Purwakarta, Jawa Barat, memiliki kapasitas produksi tahunan 75 ribu unit. Namun saat ini tingkat utilisasi hanya berkisar 35–45 persen, bahkan diperkirakan turun hingga 25 persen pada 2025.

“Kondisi ini sangat kami sesalkan, mengingat kami telah berinvestasi besar dan mempekerjakan ribuan tenaga kerja di dalam negeri,” ujarnya.

Dengan bertambahnya rencana impor pikap dan truk dari India, pelaku industri berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut agar tidak semakin menekan industri otomotif nasional yang tengah berjuang bangkit.