Jakarta, INDONEWS.ID - Serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran memantik keterkejutan sekaligus keprihatinan dunia internasional, termasuk Pemerintah Indonesia.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan berencana terbang ke Teheran dalam waktu dekat untuk menjadi penengah konflik antara AS-Israel dan Iran.

Namun, rencana tersebut mendapat sorotan tajam dari mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal. Melalui akun Instagramnya, Minggu (1/3/2026), Dino menilai eskalasi terbaru berpotensi menjadi konflik berkepanjangan dan menyeret lebih banyak pihak.

Dino menilai target operasi militer tidak lagi sebatas membatasi kapasitas nuklir Teheran, melainkan mengarah pada upaya menumbangkan pemerintahan Iran.

Ia menyebut segala instrumen akan dikerahkan, mulai dari aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, hingga operasi intelijen seperti Mossad. Di sisi lain, pemerintah Iran dipastikan tidak akan tinggal diam dan akan melakukan perlawanan.

“Iran berbeda dari Venezuela. Iran memiliki jaringan politik dan militer yang signifikan di kawasan Timur Tengah. Perang ini bisa menyeret pihak-pihak luar,” ujarnya.

Dino juga mengingatkan, sekalipun pemerintahan Teheran tumbang, hal itu tidak otomatis membenarkan agresi militer yang dilakukan AS dan Israel secara moral maupun hukum internasional.

Dalam pandangannya, Iran adalah pihak yang diserang, bukan pihak yang memulai agresi terhadap AS maupun Israel. Kebuntuan perundingan antara Washington dan Teheran, menurutnya, tidak dapat dijadikan legitimasi serangan militer.

Ia menambahkan, pemerintah Oman yang selama ini menjadi mediator bahkan menyatakan terdapat kemajuan signifikan dalam proses diplomasi kedua negara.

Dino juga menilai eskalasi ini mencerminkan kecenderungan baru dalam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang dinilai mengedepankan tekanan dan kekuatan militer dalam menyelesaikan perselisihan.

“Pendekatan seperti ini sangat berbahaya bagi stabilitas dan perdamaian internasional,” tegasnya.

Rencana Mediasi Dinilai Tidak Realistis

Terkait rencana Prabowo terbang ke Teheran, Dino menyebut langkah tersebut tidak realistis dan seharusnya difilter sebelum diumumkan ke publik.

Ia memaparkan empat alasan: AS Jarang Terima Mediasi Saat Operasi Militer. Sebagai negara adidaya, AS disebut jarang menerima mediasi pihak ketiga saat tengah melakukan serangan militer. Ego sebagai super power dinilai membuat ruang kompromi sangat sempit.

Belum Ada Kedekatan Jakarta–Teheran. Dalam lebih dari satu tahun terakhir, belum tercatat pertemuan bilateral antara Prabowo dan Presiden Iran. Menurut Dino, belum ada kedekatan atau trust yang kuat antara kedua pemerintahan.

Trump Dinilai Tak Akan Bersedia ke Teheran. Mediasi segitiga AS–Israel–Iran dinilai mustahil, karena kecil kemungkinan Presiden AS bersedia bertemu langsung di Teheran pasca serangan.

Risiko Politik Domestik. Upaya mediasi mengharuskan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel. Secara politik dan diplomatik, langkah itu dinilai bisa menjadi “bunuh diri politik” bagi Prabowo di dalam negeri.

Dino juga menyinggung dinamika politik domestik AS, termasuk mencuatnya kembali isu Epstein Files, yang menurut sejumlah sumber di Washington turut membentuk konteks politik di balik kebijakan luar negeri AS.

Tegaskan Politik Bebas Aktif

Alih-alih mengejar peran sebagai mediator, Dino menyarankan Indonesia menegaskan posisi secara jelas dan konsisten sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Ia menekankan Indonesia harus berani menyatakan sikap bahwa serangan militer bertentangan dengan prinsip perdamaian dan norma hukum internasional, sebagaimana disampaikan Prabowo dalam pidato di Majelis Umum PBB tahun lalu.

“Berbeda pendapat tidak berarti bermusuhan. Bermitra juga tidak berarti kita tunduk,” ujarnya.

Dino mengingatkan agar sejarah tidak mencatat Indonesia sebagai negara yang selalu menghindari kritik terhadap negara adidaya.

Sebagai langkah konkret, Dino mengusulkan agar Prabowo menyurati Presiden AS untuk memberitahukan penangguhan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke International Stabilization Force (ISF) di Gaza, sembari mengkaji ulang situasi Timur Tengah.

Langkah tersebut dinilai sebagai pesan bahwa Indonesia adalah negara berprinsip dan tidak otomatis menyetujui kebijakan negara lain.

“Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandatnya, meskipun tidak disengaja,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Dino menegaskan bahwa dalam setiap keputusan besar, validasi sejarah jauh lebih penting dibandingkan validasi dari Gedung Putih.