Jakarta, INDONEWS.ID -Dino Patti Djalal, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menegaskan bahwa tujuan diplomasi politik luar negeri bukan untuk disanjung. Karena itu, lanjut Dino, politik luar negeri tak bisa dilaksanakan untuk kepentingan politik sesaat maupun untuk aksi-aksi populis.
Jangan sampai, lanjut dia, yang dilakukan hanya demi mendulang dukungan rakyat, sebagaimana yang terjadi saat RI menyatakan keluar dari PBB di tengah era Konfrontasi pada dasawarsa 1960-an.
“Ingatlah bahwa tujuan politik luar negeri bukan untuk disanjung, tapi untuk berdampak,” kata Dino dalam pernyataan pembukanya pada agenda Conference of Indonesian Foreign Policy (CIFP) yang diselenggarakan FPCI di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Lebih lanjut Dino mengatakan, politik luar negeri harus dilakukan secara berprinsip dan tegas serta berlandaskan kepentingan nasional yang lepas dari kepentingan politik sesaat.
“Konsep bahwa Indonesia ‘tak bermusuh dengan siapapun dan jadi kawan bagi semua’ memang baik, namun ini tak berarti kebijakan politik luar negeri kita harus memuaskan semua pihak,” kata Dino.
Hal tersebut, kata Dino, merupakan saran kebijakan yang hendak disampaikan FPCI kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono.
Indonesia, menurut dia, harus secara tegas membela posisinya dalam diplomasi luar negeri, karena dengan itulah Indonesia akan mencapai tujuan nasionalnya.
"Sebagaimana tercermin dari keberhasilan integrasi Papua ke Indonesia dan pengakuan konsep RI sebagai “Negara Kepulauan” melalui UNCLOS 1982 yang dicapai melalui negosiasi yang keras," ungkap Pendiri FPCI itu.
Dalam berdiplomasi, sambungnya, Indonesia harus mempertahankan “otonomi strategis”, yaitu kemampuan menentukan dan mengambil tindakan di kancah dunia berdasarkan kehendak sendiri sebagai sebuah negara merdeka.
Dia mengatakan hal tersebut semakin penting untuk dipertahankan karena semakin banyak cara yang akan ditempuh aktor-aktor tertentu untuk mempengaruhi dan mengintervensi diplomasi Indonesia seperti melalui kecerdasan buatan dan disinformasi masif.
"Pemangku kepentingan dalam politik luar negeri RI juga hendaknya memastikan arah kebijakan diplomasi Indonesia dijelaskan dengan baik dan dapat dipahami masyarakat supaya mereka tak menebak-nebak apa yang akan dilakukan pemerintahnya di kancah dunia," kata Dino.
Dia mengingatkan bahwa sebagai negara terbesar dan terkuat di Asia Tenggara, Indonesia harus memastikan diplomasinya terus setia kepada kawasan tersebut dengan menguatkan dan memberdayakan posisinya sebagai pemimpin di kawasan.