Jakarta, INDONEWS.ID – Wacana pengembangan bom nuklir di Iran dilaporkan mulai menguat di kalangan elite garis keras, seiring meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Laporan Reuters, Kamis (26/3/2026), mengungkap bahwa perdebatan mengenai perlu atau tidaknya Teheran memiliki senjata nuklir kini semakin intens di lingkaran kekuasaan. Situasi ini terjadi di tengah dominasi Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dalam pengambilan keputusan pascawafatnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Selama ini, Iran secara konsisten membantah tudingan Barat terkait ambisi senjata nuklir, dengan merujuk pada fatwa Khamenei yang melarang penggunaan bom nuklir dalam Islam. Hingga kini, doktrin tersebut belum berubah secara resmi, meski sang pemilik fatwa telah wafat.

Namun demikian, sumber Reuters menyebut kalangan garis keras di level kepemimpinan mulai berani menyuarakan perubahan doktrin tersebut. Isu yang sebelumnya dianggap tabu kini mulai dibahas secara terbuka di berbagai media, termasuk dorongan agar Iran keluar dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT).

Salah satu media yang berafiliasi dengan IRGC, Tasnim News Agency, bahkan memuat artikel yang menyatakan sudah saatnya Iran menarik diri dari NPT dan memfokuskan diri pada pengembangan program nuklir domestik.

Politisi garis keras Mohammad Javad Larijani juga menyerukan agar keanggotaan Iran di NPT dibekukan. Ia mengusulkan pembentukan komite untuk mengevaluasi manfaat perjanjian tersebut bagi negaranya.

“Jika terbukti tidak berguna, kita harus keluar,” ujarnya seperti dikutip media setempat.

Desakan serupa juga muncul dari sejumlah komentator konservatif. Dalam sebuah siaran televisi, analis Nasser Torabi menyatakan bahwa Iran perlu mempertimbangkan langkah untuk memiliki bom nuklir sebagai bagian dari tuntutan publik.

Di tengah menguatnya wacana tersebut, pemerintah Iran juga menegaskan sikap keras terhadap upaya diplomasi. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan bahwa Teheran tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang dan tidak merencanakan negosiasi dalam waktu dekat.

Pernyataan itu muncul setelah Iran menolak proposal gencatan senjata dari Amerika Serikat yang mencakup 15 poin, termasuk penghentian program nuklir, pembatasan program rudal, hingga pembukaan kembali Selat Hormuz.

Sejumlah pihak menilai, menguatnya wacana pengembangan senjata nuklir di Iran berpotensi memperburuk ketegangan kawasan dan mempersulit upaya diplomasi internasional di tengah konflik yang masih berlangsung.