Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengawasan Pembangunan (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) merupakan strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mengadvokasi dukungan kemerdekaan bagi Palestina.

Indonesia membutuhkan keterlibatan yang luas dengan kekuatan global (global powers) untuk membangun bargaining power atau posisi tawar, tanpa hal ini pengaruh Indonesia atas isu-isu internasional akan selalu terbatas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menolak membayar $1 miliar untuk Board of Peace. Hal tersebut karena kontribusi Indonesia adalah berupa pengiriman pasukan perdamaian (peacekeeping) daripada pemberian dukungan pendanaan.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menawarkan menjadi bagian peacekeeping forces, khususnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dengan syarat ada gencatan senjata atau ceasefire yang disepakati.

Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan misi pasukan TNI ke Gaza, Palestina, bukan untuk melucuti persenjataan Hamas atau terlibat dalam operasi militer (engage in military operations), tetapi lebih fokus melindungi warga Palestina yang berada di tengah konflik.

“Penegasan Prabowo itu jelas menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam BoP dan ISF tidak berada di bawah bayang-bayang AS dan Israel. Indonesia tetap menegakkan harga diri bangsanya dan semangat konstitusinya untuk aktif menjaga perdamaian dunia,” ujar pemerhati masalah internasional, Erlangga Pratama di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Alumni Fisipol Universitas Jember dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini menegaskan  bahwa pernyataan Presiden Prabowo dan Kepala Bappisus mau menegaskan bahwa  kritik atas keterlibatan Indonesia dalam BoP - sebagai bentuk tidak mendukung kemerdekaan Palestina dan mengurangi makna politik bebas aktif Indonesia serta tidak sesuai dengan semangat Nonblok yang disuarakan kelompok kepentingan dan prominent figure - jelas sudah terbantahkan. Pasalnya, kemerdekaan Palestina merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini.

”Justru melalui BoP inilah Indonesia membawa semangat dan filosofi politik luar negeri bebas aktif dan gerakan Nonblok yang intinya selaras dengan semangat pembukaan UUD 1945 yaitu menjaga perdamaian dunia dan menggelorakan resolusi konflik secara damai dengan memengaruhi dan merukunkan state and non state actor yang terlibat, serta individual actor yang dominan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengatakan, PKS mendukung keputusan pemerintah menunda mengirim personil TNI ke Gaza, Palestina. Hal itu karena situasi di Gaza masih bergejolak dan ketegangan tinggi (highly volatile), sehingga meningkatkan risiko keselamatan personal dan kedaulatan negara lain (the sovereignty of other states).

Sementara, Jubir Kemenlu Vahd Nabyl mengatakan, rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza ditunda, termasuk diskusi tentang Board of Peace (BoP), yang pembentukannya merupakan inisiatif Presiden Donald Trump.

Vahd menjelaskan pemerintah Indonesia terus memonitor perkembangan dan situasi di Timteng, dan keterlibatan Indonesia dalam the International Stabilization Force (ISF) selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional dan hukum internasional. *