Jakarta, INDONEWS.ID - Ratusan mahasiswa, pelajar, dan aktivis memadati Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I di Kota Yogyakarta, Jumat (17/4/2026), untuk menyaksikan pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang nonton bersama, tetapi juga memantik diskusi kritis terkait situasi sosial, lingkungan, dan kemanusiaan di Tanah Papua.

Film karya Dandhy D Laksono bersama Cypri Dale itu mengangkat kondisi masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek tersebut mencakup pembukaan hutan hingga 2,5 juta hektare di wilayah Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan dan energi.

Film “Pesta Babi” dibuka dengan visual kuat: masyarakat adat Suku Awyu memanggul batang kayu besar yang kemudian ditancapkan sebagai simbol salib merah di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel. Adegan ini dikontraskan dengan dokumentasi pembukaan hutan skala besar yang dikawal aparat bersenjata.

Dalam film, ditampilkan pula bagaimana aktivitas pembabatan hutan adat—yang menjadi ruang hidup Suku Malind, Awyu, dan Muyu—berlangsung bersamaan dengan kehadiran aparat militer. Film ini juga menyoroti keterlibatan pengusaha besar serta jejak proyek serupa yang telah dijalankan sejak era Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.

Selain itu, makna hutan bagi masyarakat adat digambarkan melalui ritual Awon Atatbon atau “pesta babi” yang digelar oleh Wilem Wungim Kimko di wilayah adatnya. Ritual tersebut menjadi simbol hubungan erat antara manusia dan alam yang telah dijaga turun-temurun.

Film sebagai Pembuka Diskursus

Dalam diskusi usai pemutaran, Dandhy D Laksono berharap film ini dapat membuka ruang percakapan yang selama ini dianggap sensitif.

“Semoga film ini bisa memulai percakapan yang selama ini tabu, termasuk soal bagaimana kita memandang Papua, lingkungan, dan masyarakat adat,” ujarnya.

Ia menambahkan, film ini berupaya mengaitkan berbagai isu seperti lingkungan, konflik agraria, militerisme, hingga kapitalisme dalam satu narasi utuh. Menurutnya, kolonialisme bukan sekadar sejarah masa lalu, melainkan masih dapat terjadi dalam bentuk baru.

Salah satu pembicara diskusi, Dimibeu Haluk, menilai film tersebut menunjukkan realitas kehadiran militer yang masif di Papua serta tekanan yang dialami masyarakat sipil.

“Papua tidak sedang baik-baik saja. Kekerasan dan tekanan terjadi secara luas,” ujarnya.

Haluk juga menyinggung sejarah panjang konflik di Papua, termasuk sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, yang dinilai masih menyisakan persoalan hingga kini.

Sementara itu, akademisi Made Supriatma menyoroti adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan di Papua, mulai dari sejarah politik hingga pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.

Ia juga mengkritik sejumlah proyek pangan di Papua yang dinilai gagal, meski sebelumnya sempat dipromosikan sebagai keberhasilan.

Suara dari Generasi Muda Papua

Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi mahasiswa asal Papua. Salah satunya, Jufri, berharap film ini dapat membuka mata masyarakat Indonesia.

“Selama ini kami bicara, sering tidak dipercaya. Film ini bisa menunjukkan realitas yang kami alami,” katanya.

Sementara Krista, yang besar di Papua Selatan, menegaskan bahwa kehidupan masyarakat adat sangat bergantung pada hutan.

“Masyarakat hidup dari sagu, ikan, dan hasil hutan. Tidak semua membutuhkan pola pangan seperti yang dipaksakan dalam proyek besar,” ujarnya.

Namun, tidak semua pandangan sepenuhnya sejalan. Ivan Yokit dari Suku Muyu mengingatkan agar simbol budaya seperti Awon Atatbon tidak disalahartikan.

“Itu adalah upacara inisiasi, bukan alat perlawanan politik,” tegasnya.

Menutup diskusi, Dimibeu Haluk menyerukan pentingnya solidaritas lintas daerah untuk memahami dan merespons persoalan Papua.

“Diskusi seperti ini saja sudah bagian dari solidaritas. Mari terus bersuara untuk keadilan dan HAM,” ujarnya.

Pemutaran film “Pesta Babi” di Yogyakarta menjadi refleksi bahwa isu Papua tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi juga bagian dari diskursus nasional yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.