JAKARTA, INDONEWS.ID – Pemimpin Redaksi Indonews.id, Asri Hadi, kembali dipercaya menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) untuk periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026, di Hotel Sahid Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Sebanyak 93 pengurus MIPI Pusat resmi dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang juga Ketua Umum MIPI, Anwar Hafid. Dalam prosesi pelantikan, seluruh pengurus mengucapkan janji untuk menjalankan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab, sebelum kemudian disalami satu per satu oleh Ketua Umum.

Asri Hadi tercatat telah beberapa kali menjadi bagian dari kepengurusan MIPI Pusat. Ia telah mengabdi sejak masa kepemimpinan Fauzi Bowo, yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2007–2011.

"Pak Asri Hadi kembali bergabung di kepengurusan MIPI Pusat bersama Dr. Fauzi Bowo, DR Anies Baswedan, Prof. Dr. Ryaas Rasyid MA, Prof. Dr. Mahfud MD serta sejumlah tokoh nasional lainnnya," kata Muhadam Labolo Ketua Harian MIPI, Muhadam Labolo.

Pelantikan tersebut akan dipimpin oleh Ketua Umum MIPI Pusat, Anwar Hafid dan akan didampingi dirinya selaku Ketua Harian MIPI. “Pelantikan pengurus MIPI Pusat akan dilakukan pada tanggal 25 April 2026 di Hotel Sahid Jakarta mulai jam 9 pagi,” ujar Muhadam Labolo.

Kepengurusan berikutnya dilanjutkan di bawah Muhammad Ridho Ficardo, mantan Gubernur Lampung periode 2014–2019, serta Bachtiar, mantan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pada periode terbaru ini, kepemimpinan MIPI kembali dipegang oleh Anwar Hafid untuk masa bakti 2026–2031. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan peran organisasi sebagai wadah pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.

Menariknya, komposisi kepengurusan kali ini juga diwarnai kehadiran generasi muda. Salah satunya adalah Mutia, yang dikenal sebagai alumni praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan kini menduduki posisi strategis di lembaga tersebut.

Dengan kembali terpilihnya Asri Hadi, diharapkan kontribusi media dan pemikiran kritis dalam pengembangan ilmu pemerintahan dapat semakin diperkuat melalui peran aktif di tubuh MIPI Pusat.

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) adalah organisasi profesi dan wadah ilmiah yang didirikan pada 22 Oktober 1991 di Jakarta, bertujuan mengembangkan ilmu pemerintahan. MIPI fokus pada kajian, peningkatan tata kelola pemerintahan, etika birokrasi, serta memperkuat ilmu pemerintahan dari pusat hingga daerah, sering kali mengadakan seminar, webinar, dan penerbitan buku.

Anwar Hafid dilantik sebagai Ketua Umum MIPI untuk periode 2026–2031, fokus memperkuat ilmu pemerintahan dari daerah. MIPI aktif menyelenggarakan diskusi ilmiah, seperti peluncuran buku "Filsafat Pemerintahan" dan webinar terkait kepemimpinan serta tata kelola.

MIPI berperan sebagai jembatan antara praktisi birokrasi dan akademisi untuk merumuskan kebijakan pemerintahan yang lebih baik, sebagaimana tercatat dalam dokumen perpustakaan digital Bawaslu dan laporan perpustakaan nasional.