Jakarta, INDONEWS.ID - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara resmi membuka kegiatan perkuliahan dan matrikulasi Program Studi Profesi Kepamongprajaan Angkatan XVII Tahun Akademik 2026/2027 pada Rabu, 29 April 2026 di Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 57 peserta yang berasal dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, dan sejumlah kabupaten lainnya. Para peserta terdiri dari Camat maupun calon Camat yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk mengikuti pendidikan profesi kepamongprajaan.

Dalam laporannya, Sekretaris Program Profesi Kepamongprajaan IPDN menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait persyaratan pengangkatan Camat yang harus memiliki kompetensi teknis pemerintahan.

Plt. Direktur Program Profesi Kepamongprajaan Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si yang dalam hal ini mewakili Rektor IPDN dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan profesi kepamongprajaan memiliki peran strategis dalam mencetak aparatur yang mampu menjalankan tugas pemerintahan umum, koordinasi lintas sektor, serta pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan secara efektif dan profesional.

Lebih lanjut, ditekankan bahwa Camat sebagai pemimpin wilayah harus mampu memahami berbagai urusan pemerintahan, mulai dari urusan absolut, konkuren, hingga pemerintahan umum, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Program pendidikan ini dilaksanakan selama dua semester, dengan metode pembelajaran hybrid pada semester pertama serta praktik lapangan pada semester kedua yang diakhiri dengan ujian laporan praktik profesi.

Selain pembelajaran teoritis, peserta juga akan mendapatkan pelatihan teknis, laboratorium kepamongprajaan, serta penguatan disiplin dan kepemimpinan guna menunjang kapasitas mereka sebagai aparatur pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Dalam konteks perkembangan pemerintahan modern, para peserta juga didorong untuk memahami digitalisasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Dengan dibukanya program ini, IPDN berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembukaan ini menandai langkah awal bagi para peserta untuk memperkuat kompetensi kepamongprajaan dan menjadi pemimpin pemerintahan yang mampu menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.