Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Dewan Nasional SETARA Insitute, Hendardi mengatakan, pengadilan militer yang diselenggarakan untuk mengadili para tersangka pada Kasus Andrie Yunus sejak awal memang dirancang untuk melanggengkan impunitas.

Karena itu, keputusan untuk membawa perkara ini ke peradilan militer bukan sekadar pilihan prosedural.

”Ini adalah sinyal terang bahwa negara sudah menentukan arah sejak awal untuk melindungi pelaku, dan mengendalikan daya rusak (damage control) dari kasus ini, bukan menghukum dengan memberikan efek jera bagi pelaku serta mewujudkan keadilan untuk korban dan publik,” ujarnya dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Hendardi mengatakan, peradilan militer, sebagaimana diketahui, merupakan ruang yang secara struktural tidak independen dan tidak akuntabel. Dalam peradilan ini, kebenaran dapat disaring, tanggung jawab dapat dipersempit, dan hukuman dapat dinegosiasikan.

”Dengan kata lain, peradilan militer adalah mekanisme yang ideal, bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk meredamnya,” katanya.

Hendardi mengatakan, penegakan hukum melalui mekanisme peradilan umum sebenarnya sudah dimulai oleh kepolisian melalui penyelidikan oleh kepolisian. Namun kemudian penegakan hukum oleh kepolisian tersebut disabotase oleh TNI dan kepolisian lalu menyerahkan penegakan hukum kasus ini kepada TNI.

Bagi masyarakat sipil, mekanisme pengadilan militer tidak bisa diharapkan. Dia menegaskan, mempersilah negara untuk melanjutkan proses hukum kasus Andrie Yunus di peradilan militer. Namun, masyarakat sipil pasti sulit untuk mempercayai hasilnya.

”Bagi Masyarakat sipil, proses ini sejak awal bukan tentang keadilan—melainkan tentang bagaimana impunitas diproduksi dan dirawat secara sistematis. Mari kita jujur: ketika aparat diadili oleh sistemnya sendiri, hasilnya hampir selalu dapat ditebak. Hasil akhirnya bukan keadilan, tetapi kompromi. Bukan kebenaran, tetapi alur kasus dengan versi yang telah disesuaikan. Bukan akuntabilitas, tetapi pengamanan institusi dimana pelaku bernaung,” ucapnya.

Oleh karena itu, Hendari menegaskan bahwa negara berhak memilih peradilan militer, tetapi publik juga berhak menolak untuk mempercayai apapun proses dan putusan peradilan tersebut.

”Mosi tidak percaya masyarakat sipil terhadap peradilan militer merupakan respons logis atas ketidakmauan (unwillingness) negara untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas penegakan hukum dan menegakkan supremasi hukum,” pungkasnya. *