Jakarta, INDONEWS.ID - Selain menjanjikan mimpi yang besar, Jakarta juga mengandung sejumlah potensi masalah. Salah satu masalah yang bisa meledak ke depan yaitu terkait pengelolaan sampah.

Betapa tidak, setelah sekian puluh tahun Bantar Gebang menjadi Tempat Pembuangan Terakhir (TPA) sampah warga Jakarta dan sekitarnya, tepat pada Agustus mendatang, Bantar Gebang hanya diperuntukkan bagi pembuangan residu sampah.

(Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Firdaus Ali, dalam diskusi publik bertajuk "Blak-Blakan Bareng TA: Ngomongin Jakarta" di Balai Kota, Jumat (22/5/2026). Foto: Indonews.id)

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jakarta mengajak partisipasi dan kolaborasi warga agar bersama-sama mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi berbagai masalah yang bisa menghadang mimpi Jakarta menjadi Kota Global.

Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Firdaus Ali, dalam diskusi publik bertajuk "Blak-Blakan Bareng TA: Ngomongin Jakarta" di Balai Kota, Jumat (22/5/2026) mengatakan bahwa Pemprov Jakarta menghendaki adanya partisipasi dan kolaborasi – khususnya kaum muda – dalam penyelesaian masalah di Jakarta.

”Bapak Gubernur Pramono itu menginginkan warga yang bertemu beliau itu bukan datang membawa proposal. Tapi beliau ingin agar warga atau siapa pun yang bertemu beliau itu datang membawa program konkrit bagi penyelesaian masalah yang ada,” ujarnya dalam sambutan pembuka (Opening Speech) diskusi yang diinisiasi oleh sekelompok anak muda itu.

Firdaus mengatakan, salah satu isu yang menjadi sorotan saat ini yaitu pengelolaan sampah. Firdaus menegaskan, Pemprov DKI tengah fokus menjalankan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Selama ini, katanya, penanganan sampah di Jakarta terlalu berfokus pada hilir, sementara pengelolaan dari sumber belum berjalan optimal.

“Puluhan tahun kita fokus menangani sampah di hilir, padahal sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda Nomor 3 Tahun 2013, penanganan sampah harus dimulai dari hulu,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap agar sosialisasi Ingub Nomor 5 Tahun 2026 – yang saat ini gencar dilakukan - berjalan maksimal dalam dua bulan ke depan. 

Dia juga mengajak seluruh warga agar berperan aktif memberikan sumbangsih bagi pengelolaan kota yang lebih bermartabat. Apalagi, pada 22 Juni 2026 mendatang, Jakarta akan genap lima abad.

”Jangan hanya jadi penonton, mari kita berpartisipasi untuk membangun kota kita secara bersama-sama agar menjadi lebih bermartabat,” ujarnya.

Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah Tenaga Ahli Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, di antaranya Reinhard Sirait dan Aries Setiawan bidang Komunikasi sosial, M. Hikari Ersada bidang Pemerintahan, serta Fariz Gamal bid. Pembangunan Tata Kota.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menanyakan berbagai persoalan di Jakarta, mulai dari gini rasio yang semakin timpang, yang berada di atas rata-rata nasional, pengelolaan UMKM, peran BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, galian yang dilakukan berulang kali, hingga konflik agraria dan masalah sampah.

Aries Setiawan mengatakan, gini ratio yang besar merupakan risiko dalam pengelolaan sebuah ibu metropolitan Jakarta. Pasalnya, di Jakarta, berdiam sejumlah orang dengan pendapatan terkecil sampai terbesar.

Di sini juga hidup mereka yang tinggal di kolong jembatan hingga di rumah mewah. Karena itu, menjadi tugas pemerintah untuk mengusahakan agar ketimpangan itu semakin terjembatani.

Terlepas dari masalah tersebut, Reinhard Sirait optimistis dengan kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno bisa mengurai sejumlah masalah yang dihadapi Jakarta.

Dia juga menyinggung program ”Jaga Jakarta” yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Program ini berfokus pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan unsur Forkopimda untuk mewujudkan ibu kota yang aman, tertib, dan sigap. ”Dengan adanya partisipasi dan kolaborasi semua hal bisa diatasi,” ujarnya. *