Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) biasanya berkunjung ke daerah hanya untuk menyaksikan pemandangan yang indah dan kemudian melukis. Namun, beberapa waktu lalu, Presiden ke- 6 RI itu ikut mengomentari kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Presiden SBY meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi rakyat dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden SBY berharap pemerintah terus melakukan langkah-langkah stabilisasi ekonomi, menyehatkan APBN, membatasi dan mengendalikan jumlah utang pemerintah.

Perang AS-Israel versus Iran memang telah berdampak global yaitu berupa naiknya harga minyak yang berujung pada naiknya sejumlah barang lain.

Namun, saat ini, muncul berita baik yaitu AS dan Iran telah bersepakat mengakhiri perang. Kesepakatan tersebut memunculkan perkembangan baru yaitu adanya penurunan harga minyak, karena faktor ekspektasi damai akan terwujud. Di dalam negeri, indikator-indikator ekonomi, seperti nilai tukar dan harga saham juga terus membaik. 

”Alhamdulillah ada good news untuk kita semua, begitu rasa syukur yang disampaikan Presiden SBY di media twitternya, yang memiliki 8 juta followers, lalu disiapkan oleh media publik beberapa hari yang lalu. Bahkan SBY menyampaikan terbuka terima kasih kepada presiden Prabowo dan mengapresiasi gerak cepat pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menstabilkan situasi ekonomi nasional. SBY menilai intervensi dari otoritas keuangan berhasil membuat pasar saham dan Rupiah menguat kembali,” ujar ekonom senior INDEF, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D, mengutip pernyaan SBY tersebut di Jakarta, Senin (15/6).

Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, ada berita baik yaitu harga minyak Brent terus menurun. Harga minyak pada puncak krisis perang mencapai 120 dollas AS per barrel dan kini sudah turun lagi sekitar 4 persen menjadi 80 dollar AS per barrel. Harga minyak Brent ini menyentuh level terendah dalam dua bulan setelah AS dan Iran mencapai kesepakatan damai. 

Dia mengatakan, Presiden AS, Donald Trump sangat ingin berdamai sebab publik AS juga tertekan dengan kenaikan harga minyak tersebut. Karena itu, Trump ingin mengakhiri konflik Timur Tengah dalam rangka membuka kembali Selat Hormuz dan perang tidak memberikan efek apa-apa terhadap popularitas Trump.

Seperti diketahui, penutupan Selat Hormuz selama ini merupakan biang kerok harga minyak melambung tinggi. Pasar minyak yang telah mendapat gangguan sangat serius sejak Februari lalu itu, kini diperkirakan memiliki harapan untuk pulih dan kembali normal.

Namun, ini adalah faktor luar negeri. Lantas bagaimana dengan faktor dalam negeri? 

Didik mengatakan, kritik cukup keras dari berbagai pihak terhadap pemerintahan Prabowo adalah disiplin fiskal. ”Jika saya lihat dari laporan yang ada, dalam pandangan saya kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai, terutama dalam defisit yang terjadi sampai tengah tahun sekarang ini. Defisit fiskal sampai bulan Mei 2026 relatif terjaga pada angka 0,7 persen terhadap PDB. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai pada kuartal 2 yang akan datang,” kata Didik. 

Terkait kasus Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah misalnya sudah menurunkan total anggaran MBG tahun 2026 dari yang direncanakan sebesar Rp335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Angka ini diperkirakan akan turun lagi karena pemerintah berjanji akan fokus pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).  

Prof Didik mengatakan, tidak hanya itu, defisit fiskal hampir satu semester ini bisa dijaga karena dari sisi pendapatan juga ada peningkatan penerimaan pajak dan non-pajak.

”Saya kira ini ada faktor sukses Cortex, yang berperan dalam hal ini. Sementara itu, pembiayaan fiskal sudah mencapai Rp379,4 triliun, setara dengan 55,1 persen dari target anggaran setahun penuh. Ini berarti ada penyediakan pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan anggaran di sisa tahun ini.  Pembiayaan fiskal sangat penting karena menjadi penyangga rencana defisit APBN, yang ditargetkan presdien tidak boleh lebih dari 3 persen. Bahkan Presiden menargetkan defisit lebih kecil dari 3 persen tetapi belum bisa disanggupi oleh Menteri Keuangan,” ucapnya. 

Dari sisi pendapatan fiskal, kata Prof Didik, cukup baik karena meningkat sekitar 19 persen (YoY) sampai bulan Mei  2026. Nilai pendapatan fiskal tersebut sampai Mei 2026 tercatat sampai 1.185,0 triliun rupiah. Sumber utamanya adalah penerimaan pajak naik menjadi 22 persen (YoY) pada Mei 2026 karena penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) meningkat signifikan sebesar 41 persen (YoY). 

Selain itu, pendapatan non-pajak mencatatkan peningkatan yang signifikan sebesar 19,9 persen (YoY) pada bulan Mei 2026, terutama yang beasal dari sektor teknologi, informasi dan komunikasi.

Seperti diketahui, rasio pajak kita masih rendah dan sekarang kita mesti meningkatkannya agar setara dengan negara-negara lain setidaknya di lingkungan ASEAN.

Dari penduduk yang besar, kata Prof Didik, pajak dari sektor perdagangan naik sebesar 52 persen (YOY), lalu sektor pertambangan naik 38 persen (YOY) dan manufaktor meningkat sampai 20 persen (YOY). 

”Jadi, pendapatan dari sektor-sektor tersebut (perdagangan, pertambangan dan manufaktur) merupakan penggerak utama pertumbuhan pendapatan pajak hampir satu semester ini,” sebut Prof Didik.

Prof Didik mengatakan, peningkatan pendapatan pajak dengan didukung oleh pengumpulan pajak yang lebih baik dan dukungan implementasi sistem Coretax perlu terus ditingkatkan.

”Rakyat membayar pajak dalam jumlah sangat besar kepada negara, yang harus diikuti oleh perwujudan demokasi secara substansial. Hampir semua negara yang sistem pajaknya baik, sistem demokrasinya juga baik,” ujar Prof Didik.

Kebijakan Fiskal Masih Bisa Dijaga dengan Disiplin yang Lebih Baik

Pada sisi belanja, kata Prof Didik, pemerintah Prabowo memang cenderung menuju sosialisme dengan peran negara yang lebih besar. Program prioritas yang memang dicanangkan dalam kampanye adalah pangan dan energi.

Berdasarkan sektor, pengeluaran terkait dengan ketahanan pangan meningkat sebesar 76 perssen (YoY), terutama alokasi untuk petani dan pangan rakyat dan untuk subsidi pupuk dan BULOG. 

Selain itu, ada pengeluaran bulanan untuk  subsidi dan kompensasi melonjak sampai  208 persen (YoY). Pencairan dana untuk program Makan Siang Bergizi Gratis, yang realisasinya telah mencapai Rp86,6 triliun, menjadi target kritik dari berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri. 

”Saya kira pemerintah mendengar kritik tersebut dan sudah dikurangi. Tapi jika diperhatikan, selama hampir 1 semester program MBG baru menyerap 86,6 triliun sehingga semester berikutnya diperkirakan tidak akan jauh berbeda. Jadi akan ada penghematan dana MBG karena fokus ke daerah 3 T,” kata Prof Didik.

Jadi, dengan data-data faktual ini, kata Prof Didik, kebijakan fiskal masih bisa dijaga dengan disiplin yang lebih baik.

Beberapa catatan yang harus diperhatikan adalah dana daerah, perbaikan cortex dan masalah restitusi. ”Dengan demikian, persepsi pasar terhadap fiskal bisa lebih jujur dan obyektif sehingga nilai tukar dan saham menjadi lebih baik lagi ke depan, apalagi faktor eksternal juga mulai mereda,” ujarnya. 

Pasar modal dan nilai tukar negara tetangga, kata Prof Didik, tidak mengalami guncangan serius sehingga kita tidak harus menerima kenyataan pahit dari persepsi pasar yang negatif.

Meskipun ada kecenderungan perbaikan dalam perkembangan ekonomi, namun nasihat SBY tetap penting disimak. ”Presiden SBY hadir di publik beberapa waktu terakhir ini dengan memberikan saran yakni terus  menjaga kepercayaan pasar dan menjaga disiplin fiskal, serta kebijakan moneter yang sahih,” ujarnya. 

”Jika pasar melihat konsistensi kebijakan, tata kelola fiskal dan pemerintahan yang baik, dan komunikasi pemerintah yang kredibel, maka kepercayaan lambat laun akan pulih,” pungkas Prof Didik. *