Jakarta, INDONEWS.ID – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/6). Aksi yang diikuti elemen mahasiswa, akademisi, buruh, dan masyarakat sipil itu menyuarakan sembilan poin kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Massa memulai aksi dengan longmars dari kawasan Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo. Sepanjang perjalanan, peserta aksi membunyikan berbagai peralatan dapur sebagai simbol protes terhadap kondisi yang mereka nilai memburuk di bawah pemerintahan saat ini.

Selain membawa poster dan spanduk, massa juga memasang banner berukuran besar di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Gubernur Suryo. Salah satu spanduk bertuliskan "Intelektual tanpa hasrat pemberontakan hanyalah perpanjangan tangan dari negara", yang menjadi simbol ajakan kepada kalangan akademisi untuk lebih aktif menyuarakan kritik.

Koordinator lapangan aksi, Raditya Ananta Widyawardana, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang sengaja dilebur dalam satu gerakan guna menghindari fragmentasi sebagaimana terjadi pada sejumlah aksi sebelumnya.

"Kalau elemen memang kita sepakat buat menggabung antara dari sipil maupun mahasiswa maupun buruh. Semua kita ajak konsolidasi bersama. Kita tidak ingin gerakan di Surabaya terfragmentasi seperti sebelumnya," kata Raditya di sela aksi.

Menurut dia, aliansi telah merumuskan sembilan poin kritik yang disebut sebagai "Nawa Nestapa", yakni sembilan kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Juru bicara aksi yang juga akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Miftakhur Rohmah, mengatakan sembilan poin tersebut merupakan hasil kajian terhadap berbagai persoalan yang berkembang selama pemerintahan berjalan.

"Dan kami juga telah mengkaji sembilan nawa nestapa, sembilan kegagalan Prabowo-Gibran yang membawa kami kemari," ujar Miftakhur.

Ia menjelaskan, sembilan poin yang dipersoalkan antara lain menyangkut legitimasi pemerintahan, perlindungan terhadap kelompok rentan, menguatnya praktik oligarki, hingga persoalan ruang hidup dan lahan masyarakat yang dinilai semakin terdesak.

Dalam orasinya, Miftakhur juga menyoroti kondisi penegakan hukum yang menurutnya mengalami kemunduran. Ia menilai hukum saat ini lebih banyak digunakan sebagai instrumen kekuasaan dibandingkan sebagai sarana penegakan keadilan.

"Rule of law sekarang sudah tidak ada, sekarang adanya rule by law. Hukum yang dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan dan segelintir kelompok," katanya.

Massa aksi menegaskan tidak menuntut pertemuan dengan pejabat pemerintah. Menurut mereka, mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara.

"Pemerintah harus mendengar. Itu kewajiban pemerintah untuk mendengar. Bukan kewajiban kami untuk memohon agar didengar," ujar Miftakhur.

Aksi di Surabaya berlangsung di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dalam dua pekan terakhir. Sejumlah aksi serupa sebelumnya digelar di Jakarta, Bandung, Solo, Medan, Denpasar, hingga Makassar dengan mengangkat isu yang relatif sama, mulai dari kondisi keuangan negara, kebijakan ekonomi, hingga kritik terhadap meningkatnya peran militer di ranah sipil.

Hingga aksi berakhir, demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian dan berjalan relatif kondusif. Tidak ada laporan mengenai bentrokan maupun gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.*