Oleh: ARDI SUTEDJA K.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan data komprehensif mengenai struktur dan dinamika perekonomian nasional. Sebagai kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, SE2026 memiliki mandat yang sangat strategis: menyediakan basis data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih baik. Namun, di era digital yang penuh tantangan ini, pelaksanaan SE2026 menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi masyarakat.

Keamanan Siber: Tantangan Utama Pelaksanaan SE2026

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, ancaman keamanan. siber menjadi semakin nyata. Indonesia, sebagai negara dengan populasi digital yang besar, telah menjadi target empuk bagi serangan siber. Pada tahun 2025 saja, tercatat 5,5 miliar serangan siber terjadi di Indonesia, dan angka ini terus meningkat di tahun 2026. Serangan-serangan ini tidak hanya mengancam sektor swasta, tetapi juga lembaga-lembaga vital pemerintah.

Salah satu insiden yang patut menjadi pelajaran adalah serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDN-S2) di Surabaya pada Juni 2024. Serangan ini melumpuhkan sistem layanan publik selama beberapa waktu, mengakibatkan gangguan besar dalam pelayanan pemerintahan. Lebih jauh lagi, insiden ini juga menunjukkan adanya potensi pencurian data-data kritis yang sangat penting bagi keamanan nasional. Hal ini menjadi pengingat bahwa ancaman siber bukan hanya sebatas risiko teknologi, tetapi juga menyangkut kedaulatan. negara.

Tidak hanya di Indonesia, badan-badan statistik di negara lain juga pernah menjadi sasaran serangan siber. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Australian Bureau of Statistics (ABS) mengalami serangan DDoS (Distributed Denial of Service) yang menyebabkan kegagalan. sistem selama pelaksanaan sensus nasional. Insiden ini tidak hanya merusak reputasi ABS, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan data mereka. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan sensus di era digital memerlukan. kesiapan infrastruktur yang matang dan kemampuan untuk menangkal ancaman siber.

Kesenjangan Regulasi: Mengancam Keberhasilan SE2026

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasi dan pengawasannya masih jauh dari memadai.

Hingga saat ini, regulasi turunan yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut belum diterbitkan. Akibatnya, perlindungan data pribadi masyarakat saat ini masih berada dalam area abu-abu, yang tentunya menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data yang dikumpulkan dalam SE2026.

Selain itu, meskipun ancaman siber terus meningkat, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur keamanan siber secara komprehensif. Regulasi terkait. keamanan siber masih tersebar di berbagai undang-undang seperti UU ITE dan revisi KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2024), yang cakupannya belum cukup untuk memberikan perlindungan. menyeluruh terhadap ancaman siber yang semakin kompleks. Padahal, data yang dikumpulkan dalam SE2026 tidak hanya mencakup informasi ekonomi tradisional, tetapi juga. aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi digital, yang semakin rentan terhadap ancaman siber.

Dampak Potensial terhadap Ekonomi Digital dan Kepercayaan Publik

Salah satu tujuan utama SE2026 adalah untuk memetakan potensi pertumbuhan ekonomidan peluang bisnis baru, termasuk di sektor ekonomi digital yang sedang berkembang pesat. Namun, jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan data mereka, partisipasi dalam sensus dapat menurun drastis, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas data yang dikumpulkan. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan merumuskan kebijakan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.

Lebih dari itu, kegagalan dalam melindungi data masyarakat dapat berdampak buruk pada reputasi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam era globalisasi, di mana investasi asing menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, reputasi yang buruk dalam hal keamanan data dapat menghambat masuknya investasi dan mengurangi daya saing Indonesia di pasar global.

Langkah Strategis untuk Menghadapi Tantangan

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan SE2026, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan keamanan siber dan perlindungan data.. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengesahan Undang-Undang Keamanan Siber:

Pemerintah harus segera menyelesaikan proses harmonisasi dan mengesahkan undang-undang yang secara khusus mengatur keamanan siber. Regulasi ini harus mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi, pengawasan terhadap pengelolaan data, serta sanksi tegas bagi pelaku kejahatan siber.

2. Implementasi Pelindungan Data Pribadi:

Regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi harus segera diselesaikan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa BPS dan instansi terkait memiliki kapasitas untuk melaksanakan pelindungan data sesuai dengan standar internasional.        3. Peningkatan Literasi Digital:

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya partisipasi dalam sensus serta bagaimana data mereka akan dilindungi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa dan digital.

4. Asuransi Siber:

Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan asuransi siber sebagai bentuk jaminan atas keamanan data yang dikumpulkan. Langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus, sebagaimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah di sektor perbankan.

5. Kolaborasi Internasional:

Mengingat sifat lintas batas dari ancaman siber, pemerintah perlu memperkuat kerja sama internasional dalam hal keamanan siber. Belajar dari pengalaman negara lain yang pernah menghadapi serangan terhadap badan statistik mereka juga penting untuk meningkatkan. kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman.

Kesimpulan

Sensus Ekonomi 2026 adalah peluang besar bagi Indonesia untuk memetakan kondisi ekonomi secara menyeluruh dan merancang kebijakan yang berbasis data. Namun, keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjawab tantangan keamanan siher dan perlindungan data prihadi. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, pelaksanaan SE2026 berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat dan mengancam kualitas data yang dikumpulkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital, dan menjamin keamanan data. masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang efektif, SE2026 dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.

All Rights Reserved. Ardi Sutedja K., adalah pemerhatidan praktisi keamanan dan ketahanan siber yang telah berpengalaman dan bergiat lebih dari 3 dekade didalam industri keamanan dan ketahanan siber baik di dalam maupun luar negeri. Beliau juga adalah ketua dan salah satu pendiri perkumpulan profesi terdaftar, indonesia Cyber Security Forum (ICSF). Email: chairman@icsf.or.id