Diskon Transportasi hingga Bantuan Beras, Ini Paket Stimulus Ekonomi Terbaru Pemerintah Capai Puluhan Triliun
Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2026. Kebijakan tersebut mencakup insentif transportasi, dukungan bagi sektor industri, program ketenagakerjaan, hingga bantuan pangan bagi masyarakat.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2026. Kebijakan tersebut mencakup insentif transportasi, dukungan bagi sektor industri, program ketenagakerjaan, hingga bantuan pangan bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat dinamika geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
“Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Sebagian besar sudah disampaikan sesudah rakortas dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/6).
Paket stimulus tersebut dibagi ke dalam tiga pilar utama, yakni penguatan konsumsi dan dunia usaha, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perlindungan daya beli masyarakat melalui bantuan pangan.
Insentif Konsumsi dan Dunia Usaha
Pada pilar pertama, pemerintah menyiapkan empat kebijakan strategis. Salah satunya pemberian insentif pajak bagi penulis nasional melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen.
Selain itu, pemerintah memberikan berbagai diskon transportasi selama periode libur sekolah. Kebijakan tersebut meliputi potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal Pelni sebesar 30 persen pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.
Pemerintah juga memberikan subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi berjadwal. Total anggaran yang dialokasikan untuk paket transportasi libur sekolah mencapai Rp663,2 miliar dengan target menjangkau lebih dari lima juta penumpang.
Insentif serupa akan kembali diberikan pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp883,4 miliar untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan akhir tahun.
Di sektor industri, pemerintah menetapkan tarif bea masuk nol persen untuk impor LPG yang digunakan industri petrokimia serta bahan baku plastik. Kebijakan itu diharapkan mampu menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga barang konsumsi.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menurunkan tarif bea masuk impor suku cadang pesawat menjadi nol persen guna memperkuat daya saing industri perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) nasional.
Perkuat Kualitas SDM dan Serapan Tenaga Kerja
Pada pilar kedua, pemerintah fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja melalui program magang dan pelatihan vokasi.
Program Magang Nasional Tahap II akan dimulai pada Juli 2026 dengan anggaran Rp4,14 triliun. Program tersebut ditujukan bagi 150 ribu lulusan perguruan tinggi yang baru menyelesaikan pendidikan.
Sementara itu, program pelatihan vokasi mendapat dukungan anggaran Rp2,12 triliun. Pemerintah menargetkan 220 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) serta 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar memperoleh keterampilan baru dan lebih siap memasuki pasar kerja.
Bantuan Pangan untuk Jaga Daya Beli
Dalam pilar ketiga, pemerintah menyiapkan bantuan pangan sebagai jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Mulai Juli 2026, pemerintah akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan berturut-turut. Program ini didukung anggaran sebesar Rp17,54 triliun.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai. Melalui program tersebut, pengrajin tahu dan tempe akan memperoleh bantuan hingga Rp2.000 per kilogram untuk kuota awal sebanyak 250 ribu ton di daerah yang harga kedelainya berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).
Airlangga mengatakan keseluruhan stimulus tersebut diharapkan mampu menjaga konsumsi domestik, memperkuat dunia usaha, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
“Total stimulus yang dikeluarkan pemerintah pada semester kedua ini sekitar Rp26,34 triliun, terdiri dari insentif transportasi Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” ujar Airlangga.