Flores Timur, INDONEWS.ID – Direktorat Jenderal Pemberdayaan diwakili oleh Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI), Ramadhan N.A., menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Lokakarya Multistakeholder Forum Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Flores Timur yang diselenggarakan di Sunrise Hotel, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/6).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) yang bergerak dalam isu pelindungan pekerja migran.

Dalam arahannya, Ramadhan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI), mengingat Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu daerah dengan tingkat penempatan PMI yang tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya ke Malaysia.

"Prinsip gotong royong merupakan keunggulan bangsa Indonesia. Semangat tersebut harus diwujudkan dalam upaya pelindungan pekerja migran, dimulai dari desa sebagai garda terdepan," ujar Ramadhan.

Ia menjelaskan bahwa pelindungan PMI tidak dapat hanya dilakukan ketika permasalahan telah terjadi. Menurutnya, desa dan pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pintu awal dalam membangun sistem pelindungan dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa penguatan di sektor hulu, penanganan persoalan pekerja migran hanya akan bersifat reaktif.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran melalui sinergi lintas sektor.

"Kita harus menjaga api pelindungan, melahirkan quick wins dari program ini, serta memperkuat pendataan dari tingkat desa agar semakin sedikit masyarakat Flores Timur yang berangkat secara nonprosedural," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat agar proses pengurusan dokumen keberangkatan secara prosedural menjadi lebih mudah dan terjangkau.

"Kita harus mengajak masyarakat memilih jalur prosedural dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mengurus dokumen keberangkatan," tambahnya.

Melalui lokakarya ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke daerah asal.