Jakarta, INDONEWS.ID - Bank Dunia menobatkan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle-income country) per Juli 2026 berkat performa sektor industrinya yang kokoh, sedangkan Indonesia mandek.

Bahkan Purchasing Managers` Index (PMI) Manufaktur Indonesia anjlok keras ke level kontraksi 46,9 pada Juni 2026, masuk ke zona bahaya merah setelah sebelumnya sempat stabil di level 50,0 pada Mei.

Ekonom Senior INDEF, Prof. Dr. Didik J. Rachbini mengatakan keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. 

”Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah, pada level indeks di bawah 50 persen.  Atau indikasi yang lebih luas satu sektor saja, yakni sektor industri, yang semakin lesu dari waktu ke waktu,” ujar Didik dalam siaran tertulis di Jakarta, Minggu (5/7/2026).   

Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, meskipun ekonomi tumbuh 5,61 persen pada kuartal yang lalu tetapi hal ini merupakan dorongan sektor negara di balik sektor indutri yang terus menurun. Data PMI yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI Indonesia berada di 46,9 pada Juni 2026.

Hal ini beda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8 persen karena faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri, yang dikembangkan 2-3 dekade terakhir ini.

Vietnam membuat kebijakan ramah investasi dan membangun sektor industri sehingga ekonominya bertransformasi menjadi negara industri baru. 

”Hasilnya terlihat sekarang dimana pada Juli 2026 Bank Dunia memasukkannya sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country).  Vietnam dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempunyai pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita mencapai sekitar US$4.970.  Pencapaian ini sudah melampaui ambang batas US$4.636 sebagai negara berpendapatan menengah atas,” kata Didik. 

Didik mengatakan, sektor Industri Indonesia sudah lama terombang-ambing tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas.

Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi. Selain absen pada kebijakan industri, dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang karena faktor geopolitik global dan faktor domestik.

Dia mengatakan, dunia usaha tidak akan berinvestasi selama tidak ada kebijakan yang jelas, hambatan birokrasi yang ruwet dan insentif yang tidak memadai untuk menjadikan industri tumbuh pesat. 

Selain itu, terdapat juga faktor daya beli masyafakat yang menurun, tetapi hal itu terjadi karena sektor industri mengkerut dan ekonomi secara keseluruhan tidak cukup menyediakan kesempatan kerja produktif. 

”Karena itu, masalah ini seperti lingkaran setan sehingga upaya memutusnya tidak lain adalah transformasi struktur industri, deregulasi dan debirokratisasi agar dunia usaha utamanya industri berkembang,” ungkapnya.

Pernah Dijalankan Pemerintah di Era 1980-an dan 1990-an

Menurut Didik, Indonesia pernah menjalankan praktek kebijakan terbaik pada masa pemerintahan 1980-an dan 1990-an, yang menhasilkan ekonomi tumbuh 7-8 persen dan sektor industri tumbuh 10-12 persen. Namun kebijakan seperti ini tidak atau belum mampu dijalankan kembali.

Kebijakan seperti inilah yang dijalankan oleh Vietnam sehingga sekarang negara tersebut sudah melompat menjadi negara industri berpendapatan menengah atas.

”Kita tidak pernah secara konsisten menjalankan kebijakan transformasi struktural dan deregulasi seperti itu lagi sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berhenti di tingkat moderat 5 persen tanpa dukungan sektor industri yang kuat,” sebutnya. 

Jika meneliti tingkat pertumbuhan tiap kuartal dari masing-masing sektor, maka sektor industri mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini, katanya, menandakan alarm bahasa, persis sama dengan indikasi data PMI yang menurun pada saat ini.

Sementara itu Vietnam sebaliknya membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri:  “Masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap”.

Strategi industri Vietnam adalah strategi outward looking, persis sama dengan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1980-an. Tahapannya adalah menarik FDI, yang berkualitas.

”Berbeda dengan Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dll. Di Vietnam investassi diarahkan ke pasar ekspor tetapi mengembangkan industri domestik. Yang paling penting adalah proses transfer teknologi dan pengembangan inovasi di alam kebijakan tersebut,” ujar Didik.

Didik mengatakan, kita saat ini kalah dengan “anak bawang”  (Vietnam)  yang tahun 1970-an rakyatnya masih keleleran mengungsi di Pulau Galang dan Rempang.

Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara ”sakit” di ASEAN.

Sebaliknya, kini Vietnam, selain menjadi negara berpendapatan menengah atas, juga mulai memasuki fase yang disebut beberapa pengamat sebagai “Đổi Mới 2.0”, yaitu transisi dari ekonomi berbasis upah murah menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi dengan nilai tambah industri yang tinggi. 

”Berbeda dengan Indonesia, dalam waktu yang tidak lama dan dengan tingkat pertumbuhan 8 persen, negara ini bisa melewati jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap),” pungkasnya. *