Jakarta, INDONEWS.ID — Ruang pertemuan Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (25/7), dipenuhi wajah-wajah yang pernah mengabdi di berbagai lini birokrasi negara. Lebih dari 500 peserta dari berbagai organisasi-organisasi pensiunan ASN, ada juga yang mewakili kepengurusan dari 35 provinsi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XV Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). Sebuah forum lima tahunan yang akan menentukan arah organisasi hingga 2031 mendatang.

Suasana Munas tenang. Nyaris tanpa riak. Namun, di balik percakapan hangat antardelegasi, aroma kompetisi kepemimpinan mulai terasa.

Dua nama menjadi perbincangan utama. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Guru Besar IPB University, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, kini anggota DPR RI, dikenal sebagai akademisi sekaligus teknokrat yang lama berkecimpung dalam pembangunan kelautan nasional. Sementara di sisi lain, Dr. Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, ekonom senior yang juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ad interim, dipandang memiliki pengalaman panjang dalam tata kelola kebijakan ekonomi nasional. 

Dari berbagai pembicaraan informal di sela-sela sidang, sejumlah perwakilan daerah menyebut nama Burhanuddin Abdullah sebagai kandidat yang memperoleh dukungan cukup kuat. Meski demikian, hingga menjelang pemilihan, dinamika politik organisasi masih sangat terbuka.

Ketua Panitia Munas XV PWRI, Rusdianto, BcIP., S.H., M.Hum., mengatakan forum kali ini tidak hanya memilih ketua umum baru, tetapi juga merumuskan masa depan organisasi pensiunan ASN di Indonesia. "PWRI akan mengusulkan agar pembinaan aparatur sipil negara tidak berhenti ketika seseorang memasuki masa pensiun. Harus ada kesinambungan. Setelah pensiun, mereka jangan sampai seolah-olah terlepas dari ekosistem pengabdian negara. Pengalaman, jejaring, dan kapasitas mereka merupakan aset bangsa yang tetap perlu dibina dan diberdayakan."

Menurut Rusdianto, salah satu bukti nyata kontribusi organisasi selama ini adalah keberhasilan memperjuangkan berbagai hak pensiunan ASN. "Gaji ke-13 bagi pensiunan ASN merupakan salah satu perjuangan panjang PWRI. Kami akan terus memperjuangkan berbagai kebijakan yang memberikan penghormatan kepada para purnabakti negara."

Rusdianto yang lahir di Tulungagung dan besar di Purwokerto merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada. Sebelum memasuki masa purnabakti, ia menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 2016. Sebelumnya ia pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Sebagai ketua panitia pelaksana, Rusdianto berharap seluruh peserta menjaga marwah organisasi.
"Munas ini adalah forum kekeluargaan. Kami berharap seluruh peserta menjaga persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi kode etik persidangan, serta mengedepankan musyawarah. Bila pada akhirnya harus ditempuh mekanisme voting, seluruh perangkat pemungutan suara telah kami siapkan sehingga proses berjalan tertib, transparan, dan demokratis."

Meski identik dengan organisasi pensiunan, PWRI sesungguhnya menyimpan kekuatan sosial yang tidak kecil.
Jutaan anggotanya merupakan mantan pejabat pemerintah, guru, dosen, hakim, diplomat, birokrat, aparat penegak hukum, hingga profesional yang masih aktif berkiprah di berbagai bidang. Tidak sedikit yang kemudian dipercaya menjadi menteri, anggota legislatif, pengusaha, pengurus organisasi kemasyarakatan, tokoh kebudayaan, maupun penggerak kegiatan sosial-politik. Dengan modal pengalaman birokrasi yang panjang, PWRI menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki jejaring nasional sangat luas. 

Ketua Seksi Publikasi dan Media Munas XV PWRI, Drs. Asri Hadi MA, menilai Munas kali ini memiliki makna strategis, bukan semata pergantian kepemimpinan.

"PWRI bukan sekadar organisasi para pensiunan ASN. Di dalamnya berhimpun sumber daya manusia yang pernah mengelola negara di berbagai sektor. Pengalaman mereka adalah modal sosial yang luar biasa untuk terus berkontribusi bagi pembangunan nasional. Karena itu, Munas XV menjadi momentum memperkuat relevansi PWRI di tengah perubahan zaman," ujar Asri.

Ia menambahkan, tantangan lima tahun ke depan menuntut organisasi mampu beradaptasi dengan transformasi digital, perubahan demografi, serta meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia.

Pemilihan Ketua Umum PWRI periode 2026–2031 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam (25/7). Siapa pun yang terpilih, ia akan memimpin organisasi yang menaungi sekitar 3,6 juta wredatama di seluruh Indonesia—sebuah komunitas besar yang tidak lagi berada di dalam struktur birokrasi, tetapi masih memiliki pengaruh, pengalaman, dan jejaring yang signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.