Jakarta, INDONEWS.ID - Kelemahan, kekurangan atau bahkan kesalahan kebijakan ekonomi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama ini utamanya hanya satu yaitu kita mengabaikan sektor luar negeri.

Ekonom Senior INDEF yang juga rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini mengatakan, seluruh upaya dan dinamika selama ini terlalu bersifat “inward looking”. 

”Hanya sektor dalam negeri yang dikemas dengan berbagai kontroversi kebijakan, tetapi hasilnya tetap bertumbuh moderat sekitar 5 persen. Dengan kebijkaan selama ini tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa menyamai Vietnam, yang berhasil mencaatkan pertumbuhan tahunan sampai 8,3 persen,” ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Menurut Didik, jika kelemahan kebijakan ini bisa diatasi dan kebijakan ekonomi ditransformasikan menjadi “outward looking” maka investasi luar negeri akan masuk karena ada sistem insentif, dukungan insfrastruktur yang baik dan birokrasi yang ramah dan efisien.

Pada saat yang sama investasi dalam negeri bisa bertumbuh bersamaan dengan investasi luar negeri yang masuk karena rancangan kebijakan orientasi ekspor (outward looking). Sektor industri akan berkembang jauh lebih baik dari yang sekarang ini karena dukungan sumberdaya nasional yang kuat (resource based industry).

Karena itu, kata Didik, pemerintah harsu membahas kembali kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kelemahan kebijakan selama ini.

”Untuk menuju pertumbuhan 7-8 persen seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari ’inward looking’ menjadi ’ouward looking’ mutlak harus dilakukan. Jika tidak dan hanya mengandalkan sumberdaya pasar dalam negeri, maka tidak (kita) harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5 persen atau bahkan di bawahnya. Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan,” tutur Didik.

Memang kita tidak sama sekali mengabaikan sektor luar negeri dan tetap ada kegiatan dan dunia usaha yang melakukan mengekspor, menarik Foreign Direct Investment (DFI) atau  Penanaman Modal Asing (PMA), dan melakukan hilirisasi.

Masalahnya, kata Didik, adalah sektor luar negeri belum dijadikan mesin utama transformasi struktural dan industrialisasi. Kebijakan masih relatif terlalu berorientasi ke pasar domestik, substitusi impor, penguasaan sumber daya, dan konsumsi domestik. 

”Karena itu harus diubah menjadi kebijakan sebaliknya, yang menetrasi pasar internasional dengan daya saing industri yang kuaat, orientasi ekspor, memanfaatkan investasi dan supply changes global. Hanya dengan memperhitungkan kembali sektor luar negeri dengan kebijakan yang baik, maka tingkat pertumbuhan lebih tinggi bisa diwujudkan,” ujarnya.

Didik mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih tinggi dari yang dicapai sekarang. Karena itu, hal ini harus disadari karena faktor ekspor belum menjadi ”growth engine” yang cukup kuat untuk mendorong transformasi industri.

Padahal bagi negara sebesar Indonesia, pasar domestik memang penting, tetapi pasar domestik saja tidak cukup untuk menghasilkan industrialisasi berkelas dunia. Untuk menuju ke sana, katanya, tidak ada jalan lain kecuali mengelola sektor luar negeri dengan kebijakan orientasi ekspor.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memang mempunyai pasar domestik yang besar pula. Tetapi masalahnya bukan hanya mengandalkan konsumsi domestik yang besar, tetapi dunia usaha Indonesia mampu naik kelas karena dipaksa dan diberi kesempatan untuk bersaing di pasar global.

”Di sinilah kebijakan ’outward looking’ menjadi penting karena bisa mendorong Indonesia eksis dalam persaingan global dengan harapan bisa memperoleh devisa yang besar,” katanya.

Indonesia, kata Didik, pernah mempunyai ”best practice strategi outward looking” seperti tahun 1980-an yaitu negara mendorong investasi dan industri yang berorientasi ekspor.

Pada tahun 1980-an kebijakan ”outward looking” ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen selama 2 dekade. Jadi pemerintah cukup mengulangi kebijakan yang pernah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 3 dekade lalu. Belanja pemerintah tidak bisa diandalkan untuk pertumbuhan tinggi. 

Selama ini, menurut Didik, belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen. Apalagi fiskal juga punya masalah dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sehingga tidak akan bertahan lama dan hanya bisa menyangga dalam jangka yang sangat pendek. 

”Sementara itu, faktor konsumsi masyarakat sudah tidak bisa diandalkan karena kelas menengah sudah tergerus dan menurun jumlahnya sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat,” pungkasnya. *