indonews

indonews.id

Pakta Makkah, Dewan Pakar BPIP Dubes Djumala: Kesadaran Keamanan Kawasan Ditentukan oleh Negara Kawasan Sendiri

Pakta Makkah tidak harus dibaca sebagai deklarasi perang terhadap Iran. Juga bukan terbentuknya aliansi militer yang solid, melainkan munculnya kesadaran baru bahwa keamanan kawasan pada akhirnya harus semakin banyak ditentukan oleh negara-negara kawasan sendiri.

Reporter: very
Redaktur: very
zoom-in Pakta Makkah, Dewan Pakar BPIP Dubes Djumala: Kesadaran Keamanan Kawasan Ditentukan oleh Negara Kawasan Sendiri
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pakta Pertahanan Makkah antara Arab Saudi, Turki dan Pakistan mengindikasikan menurunnya tingkat ketergantungan ketiga negara itu pada payung kemananan AS di Timur Tengah.

“Hal itu menunjukkan mulai bergesernya arsitektur keamanan Timur Tengah, dari ketergantungan pada AS menuju upaya membangun kapasitas pertahanan regional sendiri,” ujar Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Sebelumnya diberitakan, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani pakta pertahanan di Makkah, pada 7 Agustus 2026. Pakta yang ditandatangani Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif itu menetapkan prinsip bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.

Dalam pandangan Dr. Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, sekilas Pakta Makkah tersebut seolah bersifat defensif dalam pertahanan serta pencegahan ancaman.

Namun, jika dilihat dari ’timing’-nya yang bertepatan dengan perang AS-Iran, tak bisa dihindari jika muncul dugaan pakta tersebut dimaksdkan untuk menghadapi ancaman dari Iran.  

”Dugaan semacam itu bisa timbul karena pakta itu dibuat ketika Timur Tengah masih bergulat dengan dampak perang AS-Israel melawan Iran. Negara-negara Teluk juga ikut merasakan langsung konsekuensi perang tersebut,” katanya.

Dubes Djumala lebih jauh mengungkapkan motivasi ketiga negara membuat Pakta Makkah. Selama ini, katanya, keamanan Arab Saudi bertumpu pada hubungan strategis dengan Washington.

Namun pengalaman beberapa tahun terakhir menimbulkan kekhawatiran tidak efektifnya perlindungan AS dari serangan Iran. Serangan terhadap fasilitas minyak Saudi pada 2019 dan perang AS-Iran 2026 memperlihatkan bahwa sekalipun Amerika memiliki superioritas militer, tidak berarti seluruh risiko keamanan dapat dialihkan kepada Washington.

Berbeda dengan Arab Saudi, Turki adalah anggota NATO dengan industri pertahanan yang berkembang pesat dan kemampuan militer konvensional yang signifikan.

Ankara tidak membutuhkan payung keamanan baru karena sudah menjadi anggota NATO. Nilai Pakta Makkah ini justru dimaksudkan Turki untuk peningkatan pengaruh regional, akses terhadap pasar pertahanan, dan kemampuan memainkan peran lebih besar dalam menentukan tatanan keamanan Timur Tengah.

”Pakistan satu-satunya negara Islam yang memiliki senjata nuklir. Islamabad memiliki hubungan strategis dengan Riyadh, tetapi sekaligus berbatasan dengan Iran. Di tengah perang AS-Iran, Pakistan berperan sebagai mediator. Keterikatannya dengan Saudi melalui pakta pertahanan membuat posisi netral Pakistan menjadi lebih sulit dipertahankan,” tuturnya.

Dubes Djumala menegaskan, perang AS-Iran yang masih berlangsung saat ini memberi pelajaran bahwa superioritas militer AS tidak otomatis menghilangkan kerentanan ketiga negara terhadap acaman.

Serangan Iran akhir-akhir ini bahkan menguras persediaan sistem pertahanan udara negara-negara Teluk dan memperlihatkan adanya kesenjangan kemampuan yang perlu segera diatasi.

“Pakta Makkah tidak harus dibaca sebagai deklarasi perang terhadap Iran. Juga bukan terbentuknya aliansi militer yang solid, melainkan munculnya kesadaran baru bahwa keamanan kawasan pada akhirnya harus semakin banyak ditentukan oleh negara-negara kawasan sendiri,” pungkas Dubes Djumala. *


© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas