Jakarta, INDONEWS.ID -- Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., memberikan pembekalan kepada 17 orang Perwira Siswa Pendidikan Spesialisasi Perwira Hidrografi (Pasis Dikspespa Hidros) Angkatan-XXIV Tahun 2026 (12 siswa TNI AL, 1 orang disnav tanjung priok dan 4 orang dari negara pakistan, kamboja, vietnam dan brunai), 1 orang Mahasiswa S1 dan 3 orang mahasiswa S2 STTAL Hidros bertempat di ruang serbaguna Pusdikhidros, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (18/8/2026).

Dalam pembekalannya yang mengusung tema “Menjadi Perwira Hidrografi yang Profesional dan Adaptif”, Danpushidrosal menegaskan bahwa profesi hidrografi tidak dapat dipandang sebatas aktivitas pengukuran kedalaman laut maupun pembuatan peta laut, namun dituntut mampu menjadi problem solver berbasis data maritim, dengan memastikan setiap data yang diperoleh melalui kegiatan survei memiliki tingkat kebenaran, akurasi, dan data survei yang akurat selanjutnya diolah menjadi informasi berupa peta laut dan produk nautika yang relevan, mutakhir, serta terintegrasi, sehingga informasi tersebut menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan aman, baik untuk kepentingan operasi TNI Angkatan Laut, keselamatan navigasi pelayaran, maupun kebutuhan pembangunan dan kebijakan nasional.

Lebih lanjut disampaikan, sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan lembaga hidrografi yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi kelautan yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, Pushidrosal memiliki peran ganda (dual role) sebagai satuan kerja TNI Angkatan Laut sekaligus Lembaga Hidrografi Nasional. Lima pilar fungsi Pushidrosal meliputi fungsi militer, pelayanan umum, penerapan lingkungan laut, diplomasi, dan penelitian.

Dalam perspektif pertahanan, Danpushidrosal menekankan bahwa pemahaman terhadap karakteristik medan laut merupakan bagian fundamental dari keberhasilan operasi militer. Data batimetri, arus, pasang surut, dan karakteristik dasar laut yang akurat diperlukan dalam mendukung berbagai operasi, termasuk pergerakan kapal selam, pendaratan amfibi, maupun perencanaan operasi ranjau laut.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, para perwira hidrografi juga dituntut mampu menguasai berbagai perangkat survei modern, seperti Single Beam Echosounder (SBES), Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub-Bottom Profiler (SBP), Magnetometer, hingga sistem nirawak seperti AUV, ROV, dan USV. Namun, kecanggihan teknologi tetap harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pembekalan tersebut juga disampaikan mengenai penguatan tata kelola survei dan pemetaan hidrografi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional. Kebijakan tersebut mempertegas posisi Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional serta memperkuat tanggung jawab dalam penyelenggaraan, pemantauan, dan validasi kegiatan survei dan pemetaan hidrografi di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Danpushidrosal, penguatan tersebut sekaligus membawa konsekuensi meningkatnya tanggung jawab profesi para perwira hidrografi. Produk yang dihasilkan tidak semata-mata menjadi konsumsi internal, tetapi dapat menjadi rujukan dalam mendukung kepentingan hukum, pembangunan nasional, keselamatan pelayaran, serta berbagai kepentingan strategis negara.

Karena itu, para Pasis dituntut menjaga kualitas dan integritas data, meningkatkan kemampuan berkolaborasi lintas kementerian/lembaga, menguasai teknologi digital, serta memiliki kesadaran terhadap keamanan data maritim.

Menutup pembekalannya, Danpushidrosal berpesan “Jadilah perwira hidrografi yang menguasai ilmu, teknologi, dan medan”, reputasi seorang perwira hidrografi tidak dibangun dari janji manis atau retorika belaka, melainkan dari data yang akurat, kerja lapangan yang disiplin, dan integritas moral yang tidak dapat digoyahkan.