Jakarta, INDONEWS.ID - Dua studi terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan polusi udara Jabodetabek tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu daerah atau sektor. Pemodelan kualitas udara menemukan bahwa ketika emisi DKI Jakarta diasumsikan nol, wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih berkontribusi 38,51 persen terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta.

Studi Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya dan Source Apportionment PM2.5 di Jakarta dilakukan Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah (KK PUL) FTSL-ITB, dipimpin Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D., dengan dukungan ViriyaENB.

Pemantauan PM2.5 di Jakarta Barat pada Februari-Desember 2025 mencatat rata-rata konsentrasi 34,1 µg/m³. Angka ini lebih dari dua kali baku mutu tahunan Indonesia sebesar 15 µg/m³ dan sekitar 6,8 kali pedoman WHO sebesar 5 µg/m³.

Transportasi, Industri, dan Pembangkit Jadi Sumber Utama

Studi juga menunjukkan sumber polusi berbeda antarwilayah. Transportasi dominan di Jakarta dan sejumlah kota penyangga, industri dominan di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang, sedangkan pembangkit listrik dominan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

Di Jakarta, truk menjadi penyumbang emisi PM2.5 terbesar dari sektor transportasi, yakni 34,96 persen, disusul mobil penumpang diesel sebesar 21,21 persen.

Guru Besar Teknik Lingkungan dan Kepala Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara & Limbah (KK PUL) FTSL-ITB, Prof. Puji Lestari mengatakan kualitas udara Jabodetabek dipengaruhi oleh kendaraan berat dan logistik, mobilitas komuter, industri, serta pembangkit listrik. Karena itu, pengendalian tidak bisa berhenti pada batas administratif.

“Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara Jabodetabek tidak dapat dilihat hanya dari satu jenis kendaraan atau satu sektor. Data kualitas udara dan inventarisasi emisi memperlihatkan keterkaitan antara kendaraan berat dan logistik, mobilitas komuter, aktivitas industri, dan pembangkit listrik,” ujar Prof. Puji dalam agenda media brefing di Jakarta pada Kamis (20/8/26).

Prof Puji menjelaskan polusi tidak mengikuti batas administratif, maka respons kita juga harus bergerak melampaui batas administratif. Jabodetabek perlu semakin dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara yang terintegrasi,” ujar Prof. Puji.

“Ketika sumber emisi berada di satu wilayah, sementara kontribusinya dapat terukur di wilayah lain, maka respons kebijakan juga harus bergerak melampaui batas administratif. Jabodetabek perlu semakin dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara yang terintegrasi,” ujar Prof. Puji.

Inventarisasi emisi menunjukkan profil sumber polusi berbeda antarwilayah. Transportasi dominan di Jakarta dan sejumlah kota penyangga, industri dominan di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang, sedangkan pembangkit listrik dominan di Kabupaten Bekasi dan Tangerang. Di Jakarta, truk menyumbang 34,96 persen emisi PM2.5 sektor transportasi, disusul mobil penumpang diesel 21,21 persen.

Secara keseluruhan, emisi gas rumah kaca Jabodetabek diperkirakan mencapai 88,53 juta ton per tahun, dengan kontribusi industri 35 persen, pembangkit listrik 31 persen, dan transportasi 26 persen. Untuk PM2.5, industri menyumbang 49 persen, transportasi 22 persen, dan pembangkit listrik 19 persen.

“Ketika sumber emisi berada di satu wilayah, sementara kontribusinya dapat terukur di wilayah lain, maka respons kebijakan juga harus bergerak melampaui batas administratif. Jabodetabek perlu semakin dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara yang terintegrasi,” ujar Prof. Puji.

Paparan PM2.5 Tingkatkan Risiko Kesehatan

Di sisi kesehatan, Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan UI Prof. Dr. R. Budi Haryanto mengatakan tingginya paparan PM2.5 berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk ISPA, penyakit jantung iskemik, influenza, pneumonia, dan penyakit kronis saluran pernapasan. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia perlu mendapat perlindungan lebih.

”Paparan PM₂.₅ yang tinggi di Jabodetabek berhubungan dengan terjadinya penyakit-penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Jantung Iskemik, Influenza & Pneumonia, dan penyakit kronik pada saluran pernafasan bawah, serta berbagai gangguan Kesehatan lainnya, sehingga menjadi perhatian serius kesehatan masyarakat. Karena partikulat halus tersebut dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan, jantung dan organ-organ vital tubuh. Karena itu, pengendalian emisi perlu disertai upaya radikal dalam mengurangi paparan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu”.

Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus menilai hasil studi perlu diterjemahkan menjadi target pengurangan emisi yang terukur dan pembagian tanggung jawab lintas wilayah.

“Bukti ilmiah ini memberikan kita peta yang lebih jelas mengenai sumber pencemar dan prioritas pengendalian. Langkah berikutnya adalah mengubah peta tersebut menjadi target pengurangan emisi yang terukur, pembagian tanggung jawab lintas wilayah dan sektor, serta mekanisme untuk mengukur kemajuannya. Jabodetabek membutuhkan satu kerangka strategi kualitas udara lintas wilayah yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua E. Sitanggang mengatakan hasil studi menjadi basis penting untuk mengembangkan kebijakan transportasi yang efektif menurunkan emisi di Jabodetabek.

"Kami mengapresiasi hadirnya studi inventarisasi emisi dan source apportionment ini sebagai basis data yang sangat penting untuk memahami sumber emisi dan pencemaran udara di Jabodetabek secara lebihutuh. Temuan studi ini semakin menegaskan bahwa pengendalian kualitas udara perlu dilakukanmelampaui batas administratif, termasuk dalam sektor transportasi yang penyelenggaraannya masihterfragmentasi antar wilayah. Hasil studi ini akan menjadi salah satu input penting bagi pengembanganmodel transportasi yang saat ini sedang dilakukan ITDP Indonesia. Melalui integrasi data emisi dan transportasi, model tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebijakan dan intervensitransportasi yang paling efektif untuk menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek berbasis bukti.”

Tim peneliti merekomendasikan penguatan tata kelola lintas wilayah dan sektor, percepatan kendaraan rendah emisi, penguatan pengendalian emisi industri dan pembangkit, perluasan transportasi publik, penghentian pembakaran terbuka, peningkatan pemantauan kualitas udara, serta penetapan target pengurangan emisi yang terukur.

Temuan tersebut dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2026.

Sebagai informasi, Kelompok Keilmuan (KK) Pengelolaan Udara dan Limbah merupakan salah satu dari tiga kelompok yang berasal dari Program Studi Teknik Lingkungan ITB. Grup ini telah dikembangkan sejak Januari 2006 sebagai penggabungan dari 2 laboratorium; Laboratorium Limbah Padat dan Berbahaya serta Laboratorium Kualitas Udara.

Kedua laboratorium tersebut merupakan satu-satunya laboratorium di perguruan tinggi di Indonesia yang menangani masalah pengelolaan limbah padat dan kualitas udara. Laboratorium tersebut sekarang menjadi infrastruktur utama yang mendukung kegiatan Kelompok Penelitian Pengelolaan Udara dan Limbah untuk pendidikan, penelitian, dan pekerjaan profesional lainnya.

Adapun, Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) merupakan yayasan iklim pertama di Indonesia yang memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang beremisi nol bersih, ditopang oleh ekonomi yang berkeadilan dan regeneratif. Untuk mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad ini, pihaknya berfokus pada transisi energi, termasuk di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan bangunan.

Yayasan ini menyediakan platform bagi organisasi filantropi yang memajukan agenda iklim dan pembangunan untuk mendukung upaya Indonesia mencapai emisi nol bersih. Kami berkolaborasi erat dengan para mitra filantropi dan organisasi lokal untuk mengidentifikasi peluang-peluang strategis serta menghasilkan dampak nyata di sektor dan bidang prioritas.