Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) menyusul terdeteksinya ratusan titik panas di sejumlah wilayah.

Pembentukan satgas dilakukan setelah Pemprov Papua Tengah menggelar rapat untuk merespons peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan. Satgas tersebut akan mengoordinasikan penanganan karhutla di delapan kabupaten di Papua Tengah.

Juru Bicara Gubernur Papua Tengah Emanuel You mengatakan pembentukan Satgas Karhutla ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.1.144 Tahun 2026. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa ditetapkan sebagai ketua satgas.

"Gubernur akan memimpin zoom meeting pada hari Minggu (23/8), dengan ketua-ketua satgas delapan kabupaten. Ketua-ketua satgas delapan kabupaten adalah bupati," kata Emanuel di Nabire, Sabtu (22/8).

Rapat koordinasi tersebut akan digunakan untuk memantau perkembangan kebakaran sekaligus memastikan penanganan di tingkat kabupaten berjalan sesuai kondisi lapangan.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) periode 23-29 Agustus 2026, sejumlah wilayah di Pulau Papua terdeteksi mengalami kemunculan asap, termasuk Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

BMKG mencatat sebanyak 214 titik panas terdeteksi di wilayah Papua berdasarkan laporan tersebut. Rinciannya, tiga titik berada di Papua, 86 titik di Papua Barat, delapan titik di Papua Barat Daya, 50 titik di Papua Tengah, 21 titik di Papua Pegunungan, dan 46 titik di Papua Selatan.

Namun, data BMKG Nabire yang diberitakan Antara pada Sabtu (22/8) menunjukkan jumlah titik panas di Papua Tengah mencapai 653 titik. Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 321 titik. Selanjutnya Kabupaten Puncak dengan 100 titik, Dogiyai 97 titik, dan Paniai 59 titik.

Emanuel mengatakan pembentukan Satgas Karhutla tingkat provinsi bertujuan memastikan langkah awal penanganan yang telah dilakukan masing-masing kabupaten sekaligus memetakan kondisi dan kebutuhan di setiap daerah.

Setiap pemerintah kabupaten diminta menyampaikan perkembangan kebakaran serta langkah tanggap darurat yang telah dilakukan kepada satgas tingkat provinsi melalui mekanisme koordinasi.

Data tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat eskalasi kebakaran dan menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.

Selain memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah, Emanuel mengajak masyarakat ikut mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi merusak hutan dan lahan.

"Kalau kita merasa hutan dan lahan itu sebagai noken kehidupan, maka kewajiban kita harus jaga dia, harus lestarikan dia. Tidak boleh lagi melakukan aksi-aksi pembakaran," ujarnya.

Pemprov Papua Tengah berharap koordinasi melalui Satgas Karhutla dapat mempercepat deteksi, penanganan, dan pencegahan kebakaran di delapan kabupaten, sekaligus menekan risiko meluasnya kebakaran akibat peningkatan titik panas.