Jakarta, INDONEWS.ID - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara masif kembali melanda Indonesia di tengah cuaca kering berkepanjangan, kerusakan lingkungan, serta kondisi El Niño “super”.

Menurut laporan media, kebakaran telah menghanguskan ribuan hektare lahan di Kalimantan dan Sumatra, hingga menghasilkan kabut asap tebal yang melintasi perbatasan hingga ke Malaysia dan memicu kekhawatiran serius terkait kualitas udara dan kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan 591 sekolah di Sarawak, Malaysia, ditutup sementara.

Pada 4 Agustus lalu, seorang warga di Kalimantan Barat meninggal dunia setelah terjebak kobaran api dan asap yang terus merambat.

Di Singapura, Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA) pada 17 Agustus memperingatkan bahwa negara tersebut berpotensi mengalami kondisi kabut akibat asap jika karhutla di Indonesia semakin parah.

Menanggapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi baru-baru ini di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang menyebabkan kabut asap menyebar hingga ke Malaysia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebakaran yang banyak diduga sebagai pembakaran ini telah memicu krisis lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) yang serius di Indonesia, bagi perempuan hamil dan anak-anak, sekaligus mengirimkan kabut asap ke negara tetangga, Malaysia, setelah menghanguskan ribuan hektare lahan di Kalimantan dan Sumatra.

Selain menimbulkan kerusakan ekologis, kata Usman, bencana ini telah menimbulkan ancaman serius terhadap HAM, khususnya hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat.

Karhutla ini juga mengancam wilayah dan mata pencaharian masyarakat adat serta akses anak-anak terhadap pendidikan.

“Dampak langsung krisis ini terhadap masyarakat sangat memprihatinkan. Kabut asap yang berbahaya itu telah mengancam kesehatan masyarakat setempat dan secara langsung mengancam kesehatan publik. Fasilitas kesehatan di Kalimantan Barat mencatat sekitar 5.000 kunjungan ke unit gawat darurat akibat infeksi saluran pernapasan setiap pekan sejak Juli lalu. Bencana ini juga telah merenggut sedikitnya satu korban jiwa,” ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Usman mengatakan, dampak kabut asap masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang yang rendah.

”Bencana ini membutuhkan penanganan yang tegas dan segera. Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengatasi faktor-faktor struktural yang terus meningkatkan risiko dan tingkat keparahan kebakaran hutan, termasuk praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, kerusakan lingkungan, serta dampak perubahan iklim,” tuturnya.

Hal tersebut, katanya, membutuhkan komitmen untuk secara bertahap menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, mengubah model pertanian industri saat ini, termasuk budidaya kelapa sawit dalam skala besar, serta memastikan adanya konsekuensi hukum yang tegas terhadap penggunaan lahan yang melanggar hukum.

Hanya melalui tindakan yang tegas dan konsisten kita dapat melindungi masyarakat di kawasan ini sekaligus menjaga iklim global yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

Pada saat yang sama, kebakaran ini diperparah oleh fenomena El Niño. Karena itu, pemerintah, lanjut Usman, dapat mengambil langkah sekarang untuk melindungi masyarakat, antara lain dengan meningkatkan dukungan terhadap infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak, mengumumkan penutupan sementara sekolah, berinvestasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menyiapkan rencana evakuasi yang kuat bagi masyarakat terdampak.

Berdampak pada Sekolah di Malaysia

Sementara itu, Juru bicara Amnesty International Malaysia, Divya Shesshsan Balakrishnan, mengatakan dampak kebakaran ini tidak berhenti di batas negara.

Kabut asap kembali berdampak kepada masyarakat di Malaysia, hingga memaksa sekolah-sekolah ditutup.

”Kedua pemerintah harus memperkuat kerja sama untuk mengatasi akar penyebab kebakaran yang terus berulang dan memastikan akuntabilitas pihak-pihak yang bertanggung jawab,” katanya.

Dia mengatakan, bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim semakin sering terjadi dan semakin parah. Oleh karena itu, negara-negara harus menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama, baik dalam penanganan keadaan darurat maupun dalam kebijakan iklim jangka panjang.

Sebagai negara yang terdampak, Malaysia memiliki peran penting dalam respons regional. Di tengah pembahasan Malaysia mengenai regulasi baru soal iklim, termasuk rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim Nasional (National Climate Change Bill), ini merupakan momentum penting bagi Malaysia untuk memperkuat tata kelola dan ketahanan iklim, sekaligus memastikan hak serta kebutuhan masyarakat terdampak terlindungi.

“Penanganan kabut asap lintas batas dan dampak yang berkaitan dengan perubahan iklim membutuhkan tindakan terkoordinasi yang tidak berhenti pada penanganan krisis, tetapi juga mengatasi faktor-faktor mendasar yang mendorong kerusakan lingkungan,” pungkasnya. *