Jakarta, INDONEWS.ID - Nama Dedi Mulyadi alias KDM kembali mencuri perhatian dalam peta politik nasional menuju Pemilu 2029. Gubernur Jawa Barat itu bukan hanya unggul dari sejumlah tokoh yang selama ini kerap disebut dalam bursa calon presiden, tetapi juga mencatat jarak elektabilitas yang cukup lebar dari Presiden Prabowo Subianto dalam survei terbaru Tempo Data Science.

Dalam survei tersebut, Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan elektabilitas 42 persen. Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 15 persen, disusul mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 10 persen.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di posisi berikutnya dengan elektabilitas 6 persen. Hasil survei Tempo Data Science itu disampaikan dalam acara peluncuran hasil survei di Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengatakan dinamika elektoral tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

"Anjloknya kepuasan terhadap kinerja pemerintah berdampak langsung pada dinamika elektoral kepemimpinan nasional," ujar Anam.

Dedi Unggul Dinilai Dekat dengan Rakyat

Keunggulan Dedi Mulyadi dalam survei tersebut disebut berkaitan dengan persepsi publik terhadap karakter kepemimpinan yang dianggap dekat dengan masyarakat. Anam menjelaskan, "kedekatan dengan rakyat" menjadi salah satu kriteria utama yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih presiden.

Dalam survei itu, sebanyak 78 persen responden mengasosiasikan Dedi Mulyadi sebagai figur yang dekat dengan rakyat dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Persepsi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat elektabilitas Dedi berada jauh di atas tujuh figur lainnya.

Berbeda dengan Dedi, Prabowo lebih banyak diasosiasikan masyarakat dengan atribut "ketegasan". Meski demikian, Anam mengingatkan hasil survei tersebut belum dapat dianggap sebagai gambaran final mengenai peta persaingan Pilpres 2029. Menurut dia, preferensi politik masyarakat masih sangat mungkin berubah dalam beberapa tahun ke depan.

"Karena 48 persen masyarakat menyatakan mungkin atau sangat mungkin untuk mengubah pilihan sebelum hari pemilu," kata Anam.

Selain Dedi, Prabowo, Anies, dan Gibran, survei tersebut juga memotret elektabilitas sejumlah tokoh lainnya. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi berikutnya dengan elektabilitas masing-masing 4 persen.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperoleh 3 persen, sedangkan mantan calon wakil presiden Mahfud Md. berada di posisi terakhir dengan 2 persen. Komposisi tersebut menunjukkan persaingan menuju 2029 masih terbuka, meski Dedi Mulyadi untuk sementara memiliki keunggulan cukup signifikan dalam survei ini.

Kepuasan terhadap Pemerintah Merosot

Temuan mengenai elektabilitas tokoh politik tersebut muncul bersamaan dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Tempo Data Science mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus menurun dalam delapan bulan terakhir.

Pada Desember 2025, tingkat kepuasan publik masih mencapai 75 persen. Angka tersebut turun menjadi 58 persen pada Maret 2026, sebelum kembali merosot menjadi 37 persen pada Agustus 2026.

Anam mengatakan persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi menjadi faktor utama di balik penurunan kepuasan tersebut. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau semakin memburuk.

"Dua persoalan utama yang paling menekan kehidupan harian masyarakat adalah mahalnya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan kerja," ujar Anam.

Survei Tempo Data Science dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.260 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Hasil survei tersebut sekaligus memberikan gambaran awal mengenai perubahan preferensi politik masyarakat menjelang Pemilu 2029. Namun, dengan masih tingginya jumlah responden yang membuka kemungkinan mengubah pilihan, peta persaingan politik nasional diperkirakan masih akan bergerak dinamis.