Jakarta, INDONEWS.ID – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah menjadi sorotan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan. Ombudsman meminta PLN memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab, jadwal, serta langkah penanganan pemadaman selama proses pemeliharaan infrastruktur kelistrikan berlangsung.

Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan dengan PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Senin (1/9/2026).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Ismu Iskandar mengatakan, pemadaman listrik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyediaan listrik, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Yang penting bagi masyarakat adalah mendapatkan informasi yang jelas ketika terjadi gangguan pelayanan. Masyarakat perlu mengetahui kondisi yang terjadi dan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Ini bagian dari pelayanan publik yang responsif dan transparan," kata Ismu.

Menurut dia, informasi terkait kondisi kelistrikan perlu disampaikan melalui saluran yang mudah diakses masyarakat. Hal itu penting agar warga dapat menyesuaikan aktivitas mereka ketika terjadi pemadaman bergilir.

Menanggapi persoalan tersebut, General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi sebagai dampak dari pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan yang sedang dilakukan PLN.

Pemeliharaan tersebut berdampak pada pasokan listrik di sejumlah wilayah. Untuk menjaga kestabilan sistem, PLN melakukan pengaturan beban yang dalam kondisi tertentu menyebabkan masyarakat mengalami pemadaman secara bergilir.

"Pemeliharaan infrastruktur dilakukan untuk menjaga keandalan dan kestabilan sistem kelistrikan. Dalam kondisi tertentu, kami perlu melakukan pengaturan beban sehingga terjadi pemadaman bergilir. PLN terus berupaya menjaga sistem tetap stabil dan telah menyampaikan informasi ini melalui kanal-kanal informasi resmi PLN," ujar Edyansyah.

Selain pemadaman bergilir, pertemuan tersebut juga membahas pemerataan akses listrik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Ombudsman menilai masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan sarana kelistrikan sehingga membutuhkan perhatian dalam upaya memperluas akses terhadap layanan dasar tersebut.

Pemerataan akses listrik dinilai penting karena listrik tidak hanya menunjang kebutuhan rumah tangga, tetapi juga aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, serta berbagai kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam perspektif pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Sulsel mendorong PLN agar pengembangan layanan kelistrikan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Pertemuan Ombudsman dan PLN tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan kelistrikan sekaligus mendorong perbaikan layanan yang lebih responsif, transparan, andal, dan merata.*