Jakarta, INDONEWS.ID — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara sebaiknya dilihat sebagai kebutuhan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tim dan mempercepat eksekusi kebijakan ekonomi. Fungsionaris Kadin Indonesia, Muhammad Sirod, menilai pergantian tersebut belum dapat dibaca sebagai koreksi atas buruknya kinerja Purbaya. Menurut dia, indikator fiskal selama masa Purbaya justru menunjukkan sejumlah perkembangan positif. 

“Saya kira kinerja Pak Purbaya selama ini cukup baik. Kalau kita lihat dari indikatornya, defisit bisa dijaga di bawah 3 persen, fiskal cukup oke, APBN juga kredibel. Pertumbuhan ekonomi beberapa kali mendekati 6 persen,” kata Sirod dalam wawancara melalui telepon, Selasa (15/9/2026). Data resmi menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, sementara penerimaan perpajakan sampai semester I tumbuh 24,6 persen. 

Menurut Sirod, implementasi Coretax juga mulai memberikan hasil yang dirasakan pelaku usaha. Ia mengatakan sebelumnya Coretax masih menjadi pekerjaan rumah dari periode Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tetapi di bawah Purbaya implementasinya mulai berjalan. “Saya dengan konsultan pajak saya bicara, ternyata lebih enak dan lebih terdeteksi. Jangan coba-coba mainin pajak deh,” ujarnya. Ia menilai perbaikan administrasi perpajakan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dilanjutkan oleh Menkeu baru. 

Sirod menilai alasan utama pergantian lebih tepat dibaca dari kebutuhan Presiden terhadap kecepatan kerja tim. Menteri Keuangan memiliki posisi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Karena itu, apabila Presiden melihat ada agenda yang harus bergerak lebih cepat dan membutuhkan respons yang lebih sesuai dengan arah pemerintah, pergantian personel merupakan kewenangan Presiden. “Saya melihat ini lebih kepada kebutuhan Pak Presiden sendiri. Kita sebagai pengusaha biasanya baru bisa melihat efektivitas kebijakan setelah beberapa waktu,” kata dia. 

Ia tetap melihat pergantian tersebut dengan optimistis. Menurut Sirod, memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo, stabilitas politik sudah relatif terbentuk sehingga perhatian pemerintah perlu semakin diarahkan pada kekompakan tim dan kecepatan eksekusi. “Sekarang harus mulai memikirkan bagaimana tim ini lebih padu, lebih gerak cepat. Pemerintah juga sedang mencari resource untuk mengelola energi, pangan dan SDM dengan baik,” ujarnya. 

Dalam pandangan Sirod, karakter seorang Menteri Keuangan juga perlu disesuaikan dengan fungsi sebagai bendahara negara. Ia menilai kemampuan komunikasi publik tetap penting, tetapi pernyataan Menteri Keuangan memiliki sensitivitas tinggi karena berhubungan langsung dengan stabilitas pasar dan kepercayaan investor. “Menteri Keuangan itu pembantu Presiden dan bendahara negara. Jadi harus tegak lurus dengan keinginan dan harapan Presiden serta bisa padu dengan tim pemerintah lainnya,” kata Sirod. Ia berharap gaya kepemimpinan Suahasil yang lebih tenang dan latar belakang yang lebih teknokratik dapat memperkuat kepercayaan pasar. 

Suahasil sendiri setelah dilantik pada 14 September 2026 menyatakan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan APBN mendukung program prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan defisit tetap dijaga di bawah 3 persen dan komunikasi publik menjadi bagian dari kredibilitas pengelolaan APBN. 

Bagi Sirod, tantangan berikutnya adalah bagaimana fondasi fiskal tersebut digunakan untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029. “Target Pak Prabowo cukup besar, 8 persen. Untuk menuju ke sana kita butuh penggerak ekonomi, yaitu investasi,” katanya. Ia menilai realisasi investasi yang sudah mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I-2026 dan menyerap 1,45 juta tenaga kerja menjadi modal awal yang perlu diperbesar. 

Sirod berharap Suahasil dapat menjalankan gagasan pemerintah mengenai dua mesin pertumbuhan, yakni BUMN dan sektor swasta. “Yang kita harapkan, dua mesin besar ini jalan. BUMN jalan, swasta juga jalan. Kalau dua-duanya bergerak, saya kira pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat,” ujarnya. Menurut dia, sektor swasta perlu kembali memperoleh ruang untuk berinvestasi, melakukan ekspansi dan menciptakan lapangan kerja lewat industrialisasi. Di sini baru efeknya terasa menyerap tenaga kerja terdidik.

Ia juga mendukung agenda efisiensi pemerintah, tetapi efisiensi harus diarahkan pada perbaikan struktur dan kualitas belanja. Sirod menilai pemerintah perlu mengurangi pemborosan di pusat maupun daerah dan tidak membangun kebiasaan menutup kebutuhan dengan utang. “Kita tidak boleh lagi punya mental gampang utang. Efisiensikan dulu badan kita,” katanya. Ia melihat tiga agenda Prabowo yang memiliki perubahan sistemik, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan dan transformasi BUMN, berjalan baik tanpa gelontoran utang.

Dari sisi dunia usaha, Sirod mengakui kondisi bisnis masih berat dan penciptaan lapangan kerja masih menjadi persoalan. Namun, ia melihat munculnya tanda optimisme dari perbaikan penegakan hukum. “Kalau kita tidak aman, kalau hukumnya tidak stabil dan tidak fair, kita habis. Sekarang saya melihat ada pijakan untuk optimisme,” ujarnya. Menurut dia, kepastian hukum dan perlakuan yang adil merupakan prasyarat agar pelaku usaha berani mengambil risiko investasi. 

Sirod memperkirakan perubahan struktural tidak akan menghasilkan dampak dalam waktu singkat. Namun, ia melihat pergantian Menkeu sebagai kesempatan untuk memperkuat koordinasi pemerintah, menjaga kredibilitas fiskal, memperbesar investasi dan menggerakkan kembali sektor swasta. “Bisnis sekarang memang masih seret. Tetapi kalau fondasi sistemnya dibenahi, saya mulai melihat optimisme. Mungkin memang tidak cepat, dua sampai tiga tahun baru akan terasa,” kata Sirod.