Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menginginkan biaya pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, harus gratis. Karena itu, kata Presiden, rapat terkait itu akan segera dilakukan.

“Saya akan segera mengadakan ratas. Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (18/9/).

Prabowo menegaskan pendidikan gratis tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri. “Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis,” ujarnya.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D., mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo ini mengejutkan. ”Dan bahkan sahabat saya, seorang guru besar berkomenter, Menteri Keuangan bisa bingung. Coba lihat gerak tangan dan semangat pidato Presiden, pernyataan ini diucapkan dengan sangat berapi-api, yang menandakan sangat bersungguh-sungguh,” ujar Didik melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Didik mengatakan bahwa ini adalah pidato kedua yang didengarnya secara langsung. Sebelumnya kandidat Presiden Prabowo tahun 2024 berpidato hal yang sama di dalam acara Indef 100 ekonom, yang dipandu Aviliani. 

Lalu bagaimana menteri-menterinya menjalankan hal ini?

Menurut Didik, bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu. Pendidikan gratis wajib belajar 12 tahun sudah dijalankan oleh Menteri Bambang Sudibyo pada waktu itu. 

Negara memberikan biaya operasional sekolah kepada sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya negeri tetapi juga swasta, seperti NU dan Muhammadiyah. Tetapi banyak sekolah swasta bisa membiayai sendiri lebih banyak dari bantuan operasional sekolah (bos) yang bisa diberikan pemerintah sehingga keduanya bisa berjalan masing-masing untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dia mengatakan, sudah 2 dekade SBY menjalankan pendidikan gratis 12 tahun ini tetapi kelanjutannya terbengkalai.

”Sekarang Presiden Prabowo tinggal melanjutkan wajib belajar 15 tahun, yakni pendidikan gratis untuk sekolah menegah atas negeri. Tidak sulit karena sudah separuh daerah melaksanakannya. Pemerintah DKI misalnya, sudah menjalankan pendidikan gratis dari SD sampai SMA, bahkan juga untuk sebagian sekolah swasta dengan biaya ditanggung APBD,” ujar ekonom senior INDEF itu.  

Provinsi Banten, katanya, juga melakukan hal yang sama sampai SMA yang memberikan 250 ribu per siswa/bulan. Sekitar 800 sekolah masuk dalam program ini. Pemerintah Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat dan banyak provinsi lainnya sudah secara mandiri menjalankan pendidikangratis secara bertahap.

Didik mengatakan, pendidikan gratis sampai tingkat SMA akan semakin kuat jika pemeintah pusat mendukung pemerintah daerah. ”Jadi, gerakan baru Prabowo untuk pendikan gratis sampai SMA sudah mutlak dijalankan dan Menteri Abdul Mu’ti (yang hadir bersama saya dalam pidato tersebut) harus mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun,” tuturnya.

Bagaimana Memulai Pendidikan PTN Gratis

Sekarang bagaimana memulai gerakan pendidikan gratis untuk PTN? 

Pertama, kata Didik, perubahan kebijakan rezim yang lalu harus ditutup, yang meminta PTN mencari uang sebanyak-banyaknya karena negara tidak mempunyai anggaran. Maka dari itu jalur mandiri dibuka sampai PTN menjadi lembaga kursus massal dengan jumlah mahasiswa sampai 80 ribu di UNESA, 65 ribu di UB, 75 ribu di UGM, dan sebagainya.

PTN, kata Didik, mendapat otonomi seluas-luasnya, yang kemudian disalahgunakan sehingga membuka ruang korupsi, yang terjadi berulang di PTN-PTN tersebut.

”Kebijakan rezim sebelumnya demi menambah dengan otonomi luas, lalu seenaknya membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu. Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum,” katanya. 

Menurut Didik, dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktek komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan.

Kebijakan pemerintah sebelumnya dan desain yang dirancang bebas di PTN-PTN tersebut dengan kewenangan luas dan bebas membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan rektor dan petinggi-petinggi PTN.

Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknom, tetapi desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi.

Pemerintah kini merencanakan memulai langkah pendidikan gratis di PTN agar mahasiswa yang layak masuk bidang tertentu tidak terhalang oleh kendala biaya.

Jalur mandiri merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong PTN-PTN mencari biaya sendiri, yang kemudian membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu.

”Jalur mandiri yang dikomersialkan tidak sepatutnya diteruskan lagi. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan tinggi bisa berbagi antara PTN dan PTS. Di PTN penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan dan harus diprioritaskan adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu,” ujarnya.

PTN, kata Didik, tidak lagi dibebani tugas komersial mencari anggaran, tetapi menjadi research university utamanya PTN BH, yang sebanarnya sudah banyak yang memiliki endowment fund dari berbagai sumber. Dengan melakukan efisiensi dan “right sizing” PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara 500 milyar sampai 1 trilyun rupiah, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional 200-500 milyar rupiah. 

Didik mengatakan, kini sudah saatnya ada PTN daerah, yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Dengan mengambil sebagian kecil dari 769 triliun dana pendidikan, maka pendidikan gratis untuk PTN bisa dimulai. 

Bagi mahasiswa yang mampu secara ekonomi bisa mengambil jalur PTS, yang dibiayai oleh masyarakat sehingga ada dua sumber dana pendidikan tinggi (APBN dan dana masyarakat).

Mahasiswa yang tidak mampu mendapat prioritas untuk memasuki PTN tentu dengan asas meritokrasi dan kemampuan. PTS menengah dengan daya tampung 6 ribu sampai 12 ribu mahasiswa bisa dijalankan secara efisien oleh PTS dengan dana 100-200 milyar rupiah. Mestinya PTN bisa juga menjalankannya secara efisien.

”Jadi menurut saya pemikiran presiden tidak tidak masuk akal. Menterinya saja yang harus sigap, serius dan cerdas menerjemahkan semangat pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri. Tetapi harus ada relokasi anggaran pendidikan yang jumlahnya tidak kurang dari 769 triliun rupiah,” ujarnya. 

Anggaran pendidikan tersebut, kata Didik, pada saat ini dicabik-cabik tidak jelas. ”Dengan adanya semangat dan arahan presiden tidak membuat bingung Menkeu, Mendiknas dan Mendikti - justru ini menjadi kesempatan agar anggaran tersebut kembali ke ranahnya. Semangat Presiden Prabowo yang berapi-api seperti itu justru kesempatan baik dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi,” pungkasnya. *