Jakarta, INDONEWS.ID – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas menegaskan komitmennya untuk tetap independen dari kepentingan politik praktis, sekaligus memperkuat peran organisasi sebagai bagian dari gerakan intelektual Katolik yang berpihak pada keadilan sosial dan kepentingan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Yonas Tola usai dilantik sebagai Ketua Pengurus Pusat (PP) PMKRI periode 2026–2028 dalam rangkaian Misa Kudus dan pelantikan pengurus di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Di tengah dinamika politik dan persoalan kebangsaan yang semakin kompleks, Yonas menilai independensi menjadi prinsip penting agar PMKRI tetap mampu menjalankan fungsi kritisnya tanpa terseret kepentingan kekuasaan.

"Independensi adalah napas perjuangan PMKRI. Kita tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan politik mana pun. Orientasi kita tunggal: keadilan sosial, kebenaran, dan kepentingan rakyat kecil," ujar Yonas.

Menurut dia, independensi tidak berarti PMKRI mengambil jarak dari Gereja Katolik. Sebaliknya, organisasi mahasiswa tersebut akan terus berjalan dalam bimbingan Gereja Katolik Indonesia, terutama dalam menerjemahkan nilai-nilai Injili dan Ajaran Sosial Gereja (ASG) ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"PMKRI adalah anak kandung Gereja yang diutus ke tengah medan perpolitikan dan kemasyarakatan. Kita berjalan searah dengan arah pastoral Gereja Katolik Indonesia, menerjemahkan warta kasih dan Ajaran Sosial Gereja menjadi aksi nyata untuk negara ini," tegasnya.

Yonas mengatakan, tantangan generasi muda saat ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas, mulai dari krisis ekologi, kesenjangan ekonomi, marginalisasi kelompok masyarakat hingga disrupsi teknologi.

Karena itu, PMKRI, kata dia, perlu memperkuat tradisi intelektual sekaligus keberpihakan kepada masyarakat yang menghadapi ketidakadilan.

Ia menilai persoalan kemiskinan, korupsi, ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan tidak cukup hanya dibicarakan dalam ruang diskusi. PMKRI dituntut hadir di tengah masyarakat dan mendorong perubahan melalui kerja-kerja konkret.

Komitmen tersebut, lanjut Yonas, menjadi bagian dari upaya PMKRI menjalankan panggilan organisasi untuk menjadi "garam dan terang" di tengah kehidupan masyarakat.

Pelantikan PP PMKRI periode 2026–2028 sendiri diawali dengan Misa Kudus yang dipimpin Imam Serikat Jesuit, Rm. Efendi Sunur. Prosesi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus baru.

Bagi PMKRI, momentum tersebut bukan semata pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan penegasan kembali arah gerakan: menjaga independensi, memperkuat tradisi intelektual, serta menjalankan peran sosial-kemasyarakatan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Katolik.

Dengan mandat kepengurusan baru, PMKRI dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa sikap kritis terhadap kekuasaan dapat berjalan beriringan dengan komitmen kebangsaan dan nilai-nilai Gereja.*