Merauke, INDONEWS.ID – Di Kampung Kolam, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, jarak pandang sempat hanya lima sampai sepuluh meter. Asap dari kebakaran hutan dan lahan menutup kampung, sungai, dan hutan yang selama ini menjadi sumber hidup warga.

Naftali Esau Retraubun, nelayan setempat, menyebut kondisi mulai membaik. "Sekarang mungkin sekitar 50 meter sudah bisa terlihat," katanya kepada ABC Indonesia. Namun, banyak warga, terutama anak-anak, mengalami sesak napas, batuk, dan iritasi mata.

Merauke Episentrum Api Papua Selatan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan Merauke sebagai prioritas penanganan. Berdasarkan analisis citra satelit Sentinel-2 dan MODIS, Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Provinsi Papua Selatan.

BNPB mencatat titik panas di Papua Selatan per 6 November 2026 naik 66 persen. Hingga akhir Oktober, Papua Selatan berada di peringkat kedelapan dari 38 provinsi untuk jumlah titik panas.

Selain Muting, warga di Distrik Ulilin, Jagebob, Tanah Miring, dan Sota ikut terdampak. BNPB juga memantau klaster Jago Merah–Tanah Miring yang mencakup Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.

Dampaknya meluas ke layanan publik. Sejumlah penerbangan ke Merauke sempat dibatalkan dan beberapa sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh.

Api di Sekitar Konsesi

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta pengawasan pembukaan lahan dan praktik pembakaran diperketat. BNPB menemukan konsentrasi titik api tertinggi berada di salah satu konsesi perkebunan kelapa sawit di Merauke. Nama perusahaan itu belum diungkap.

"Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus dalam pengawasan dan penanganan karhutla di Merauke," kata Kristomei, seperti dikutip ABC Indonesia.

BNPB menyalurkan bantuan logistik dan peralatan pemadam senilai sekitar Rp177 juta kepada Pemerintah Kabupaten Merauke untuk diteruskan ke Kelompok Masyarakat Peduli Api.

Kekhawatiran Warga soal PSN

Bagi warga, persoalan asap berkaitan langsung dengan penghidupan. "Masyarakat di sini hidup dari menangkap ikan dan mencari hasil hutan," ujar Naftali, seperti dikutip Medcom.id.

Naftali juga menyuarakan kekhawatiran terhadap pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan skala besar di Merauke. "Hutan itu investasi untuk orang Papua," katanya, dikutip dari sumber yang sama. Ia menduga ada unsur kesengajaan di sekitar konsesi perusahaan. Dugaan itu adalah pandangan pribadinya dan belum dibuktikan.

Pemerintah hingga kini belum mengaitkan karhutla tahun ini dengan pembukaan lahan PSN. Jurnalis Merauke Emmanuel Riberu menilai keterkaitan keduanya perlu dibuktikan lewat data dan penyelidikan.

"Tiap tahun memang ada kebakaran hutan dan lahan, tetapi tahun ini skalanya jauh lebih besar," kata Emmanuel kepada ABC Indonesia.

Pernyataan itu menyisakan pekerjaan rumah bagi aparat: mengungkap siapa pemilik konsesi dengan konsentrasi titik api tertinggi, dan apakah ada pembakaran yang disengaja. Tanpa jawaban itu, warga Muting akan terus menghirup asap tanpa tahu dari mana api bermula. (Rikard Djegadut)