Tiga Bulan Gempa M7,7 NTT: Dana Rumah Rusak Dijanjikan Cair Oktober, Pimpinan BNPB Kini Berganti

Nagekeo, INDONEWS.ID – Hampir tiga bulan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang daratan Flores, puluhan ribu keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunggu satu hal yang paling menentukan: uang untuk memperbaiki rumah.

Pemerintah sudah mengumumkan besaran bantuannya secara terbuka. Kepala BNPB saat itu bahkan menargetkan dana cair pada Oktober 2026. Namun, sebelum bulan itu berakhir, pucuk pimpinan BNPB berganti di tengah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Skala Kerusakan

Gempa terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan pusat di laut dekat Nagekeo. Data awal BNPB per 16 Agustus mencatat 47 orang meninggal dunia, terbanyak di Kabupaten Manggarai (23 orang) dan Manggarai Timur (17 orang). Lebih dari 5.000 warga mengungsi pada hari-hari pertama.

Status tanggap darurat berakhir bertahap pada akhir September. Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo menjadi tiga kabupaten terakhir yang mengakhiri status itu, pada 28 September 2026.

Data BNPB per 27 September 2026 mencatat 44.767 rumah rusak yang telah terverifikasi.

Besaran Bantuan dan Janji Pencairan

Pemerintah menyiapkan dana stimulan perbaikan rumah sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Untuk rumah rusak berat, alokasinya Rp70 juta, naik dari rencana awal Rp60 juta. Menurut BNPB, kenaikan itu diputuskan langsung Presiden Prabowo Subianto setelah meninjau posko pengungsian di Nagekeo.

Dana untuk rumah rusak ringan dan sedang ditransfer langsung ke rekening penerima. Sebanyak 75 persen bisa dicairkan tunai, sisanya 25 persen dicairkan berdasarkan bukti pembelian material. Warga yang sudah memperbaiki rumah dengan biaya sendiri tetap bisa mengajukan penggantian setelah verifikasi. Keluarga dengan rumah rusak berat mendapat hunian sementara lebih dulu sebelum hunian tetap.

Kepala BNPB kala itu, Letjen TNI Suharyanto, menargetkan pencairan pada Oktober 2026. Ia menyebut dana tersebut "secepatnya" bisa disalurkan kepada warga yang berhak, seperti dikutip VIVA.co.id pada 2 Oktober 2026.

Pergantian di Tengah OTT

Pada 13 Oktober 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di lingkungan BNPB. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan, adik Suharyanto. Seluruh tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah.

Pemberitaan yang ada sejauh ini tidak menyebut perkara itu berkaitan dengan dana penanganan gempa NTT.

Dua hari kemudian, Kamis (15/10/2026), Presiden Prabowo melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB menggantikan Suharyanto. Kristomei sebelumnya menjabat Panglima Kodam XXI/Radin Inten.

Yang Belum Terjawab

Hingga Selasa (10/11/2026), INDONEWS.ID belum menemukan rilis resmi BNPB yang merinci berapa keluarga korban gempa NTT yang sudah menerima dana stimulan, berapa yang masih dalam verifikasi, dan berapa hunian sementara yang sudah berdiri.

Data itu penting. Musim hujan mulai datang, sementara pada akhir September masih ada puluhan ribu warga yang dilaporkan bertahan di pengungsian. Bagi keluarga yang dindingnya retak atau atapnya runtuh, setiap pekan penundaan berarti tidur dalam risiko.

Pergantian pimpinan BNPB semestinya tidak memutus janji yang sudah diumumkan negara. Publik di Flores berhak tahu: apakah dana yang dijanjikan cair Oktober itu sudah sampai ke rekening mereka. (Rikard Djegadut)